JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM – Instansi pemerintahan perlu memiliki tata kelola keamanan informasi yang handal untuk menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mendorong percepatan di berbagai bidang. Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Adam Bachtiar saat memberikan sambutan pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Biro Sistem Informasi dan dokumentasi DPD RI dengan tema “Membangun Kesadaran User Terhadap Keamanan Informasi” secara virtual di Gedung Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, Senin (1/12/2020).
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi saat ini telah membawa bangsa ini menuju era digital, mobile dan dunia maya. Segala bentuk informasi menjadi tidak mengenal batasan ruang dan waktu.
“Hampir di semua aspek kehidupan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah mindset, pola dan tatanan kehidupan. Seperti halnya mencari dan berbagi informasi sangatlah mudah didapatkan seiring berkembangnya teknologi internet dan jaringan,” kata Adam.
Untuk itu, kata Adam, sebuah keamanan informasi sangatlah penting bagi setiap instansi, dimana sebuah informasi yang dianggap rahasia maka harus mendapatkan sebuah sistem keamanan informasi yang kuat.
“Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan teknologi informasi terhadap stakeholder, dalam hal ini Pimpinan DPD RI dan Anggota DPD RI serta Kesekjenan, maka DPD RI harus menerapkan tatakelola keamanan informasi yang handal sesuai ketentuan, pedoman keamanan informasi di pemerintahan mengikuti standar keamanan siber dari badan siber dan sandi negara,” ujar nya.
Adam Bachtiar berharap kepada user teknologi informasi khususnya Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi DPD RI untuk dapat memiliki wawasan, terkait betapa pentingnya keamanan informasi dalam pengelolaan sistem informasi dilingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI agar dapat lebih efektif sesuai peran dan fungsinya.
Sementara itu Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sri Sundari mengatakan, penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan terutama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sudah mengalami perubahan yang dinamis dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“TIK yang dikenal dengan istilah implementasi e-goverment diharapkan dapat meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis,” kata Sundari.
Dijelaskan, saat ini pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan teknologi informasi yang cepat, andal dan aman. Dan melalui kegiatan ini diharapkan agar para stakeholder dapat melindungi data-data penting yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPD RI.
“Kita perlu dan harus meningkatkan awareness, kepedulian dan kehati-hatian kita terhadap penggunaan data dan teknologi,” tegas nya.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Jurusan Sistem Informasi dan Informatika Universitas Gunadarma, Prihantoro menjelaskan bahwa dalam tata kelola keamanan sistem informasi (Information Security Governance) adalah merupakan hal yang sangat penting dari suatu organisasi, terutama lembaga pemerintah.
“Tata kelola keamanan sistem informasi harus menjadi perhatian mulai dari pimpinan organisasi tertinggi hingga terendah.”
Di sisi lain, Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Achmad Solichin mengingatkan betapa pentingnya kesadaran keamanan informasi saat ini. Karena selama pandemi covid-19 serangan siber meningkat 600 persen. Dan sebanyak 78 persen generasi milenial masih menggunakan password yang sama untuk beberapa akun sosial media. Pencurian data perusahaan 42 persen yang disebabkan karena password yang lemah.
“Password yang baik yaitu password yang digunakan hanya satu orang saja, berbeda untuk tiap akun, mudah diingat, sulit ditebak, kombinasi angka dan huruf, semakin panjang password nya semakin baik,” tutup Achmad. ** (Domi).
