JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH) berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu dalam menjawab keresahan para petani di Jabar soal kondisi harga gabah yang kerap anjlok.
Ahmad Syaikhu memandang, anjloknya harga gabah ini dikarenakan supply atau pasokan yang melimpah ketika panen padi bersamaan di beberapa daerah.
“Kalau itu kita serahkan para petani ini kepada mekanisme pasar pasti otomatis pada saat panen raya jumlah petani yang memanen jauh lebih banyak produktivitasnya sehingga kemudian harga beras, gabah itu sedemikian jatuh karena supply-nya banyak,” kata Syaikhu usai menghadiri acara Hari Tani Nasional di Lapang Sepak Bola Desa Mirat, Kabupaten Majalengka, Sabtu (19/10/2024).
Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk membentuk BUMD jika nantinya terpilih untuk memimpin Jabar.
“Untuk itulah perlu ada BUMD yang dibuat oleh pemerintah provinsi agar supaya ketika saat panen harga itu dibeli dengan harga normal dari para petani, sehingga petani tetap untung,” ucapnya.
Nantinya, BUMD ini juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan gabah tersebut. Hanya saja, penjualan gabah tersebut dilakukan pada momentum tertentu.
“Lalu bagaimana BUMD-nya mendapat keuntungan? Dia akan menjual di saat-saat sulit, di saat lebaran, di saat tahun baru atau pada saat kelangkaan beras,” ujarnya.
“Atau malah berpikir mencari peluang untuk dijual ke daerah lain sehingga menghasilkan juga keuntungan bagi masyarakat maupun dari BUMD-nya sendiri,” lanjutnya.
Menurutnya, rencana ini harus dikembangkan mengingat Jabar sendiri masih menjadi lumbung beras nasional.
“Jadi kalau ini juga untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat Jawa Barat itu juga terlalu banyak. Makanya perlu ada BUMD yang mengurusi ini untuk bisa juga membantu daerah-daerah yang lain,” tandasnya.
Menanggapi usulan ini, Ahman Nurdin, Anggota Dewan Pakar PKS bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, mendukung penuh strategi tersebut.
Menurutnya, langkah ini sangat relevan untuk melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi harga yang merugikan, terutama saat panen raya.
“BUMD yang diusulkan akan menjadi solusi strategis untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di Jabar, sekaligus mengoptimalkan potensi lumbung pangan di wilayah ini.
Dengan intervensi pemerintah melalui BUMD, petani tidak akan bergantung pada mekanisme pasar yang kerap membuat mereka rentan terhadap penurunan harga,” ungkap Ahman.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum-momentum tertentu, seperti saat lebaran atau terjadi kelangkaan beras, untuk menjual gabah dengan harga yang menguntungkan.
“Ini bukan hanya tentang menjaga harga yang wajar bagi petani, tetapi juga menciptakan keuntungan bagi daerah, sekaligus memastikan distribusi pangan yang merata, bahkan ke luar Jawa Barat,” tambahnya.
Ahman berharap rencana ini dapat segera diimplementasikan, mengingat urgensi permasalahan yang dihadapi para petani dan peran penting Jabar sebagai lumbung pangan nasional.
