JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi pemerintah terhadap kebijakan pemberian vaksin Covid-19 secara gratis. DPD RI menilai kebijakan tersebut merupakan bukti dari pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Ini menandakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo serius membangun ketahanan nasional di sektor kesehatan, hal ini ditandai dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat jaminan kesehatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI, Selasa (5/1) di Nusantara V.
Untuk memastikan pemerataan pemberian vaksin ke seluruh masyarakat, DPD RI akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan pengawasan di daerah. Nono meminta Komite III DPD RI untuk melakukan pembahasan dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional terkait program vaksinasi. Nono juga meminta Komite IV untuk melakukan pembahasan mengenai alokasi anggaran kesehatan agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Pimpinan juga mengharapkan kepada seluruh Senator untuk dapat ikut mengawasi program pemberian vaksin tersebut di Daerah Pemilihannya masing-masing agar dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” imbuhnya.
DPD RI juga mengucapkan selamat kepada menteri dan wakil menteri yang dilantik tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Menteri dan wakil menteri yang menjabat diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. “Kami juga mengharapkan dengan reshuffle Kabinet ini dapat segera menyiapkan strategi baru dan solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan daerah,” ucap Nono.
Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin tersebut, juga mengagendakan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Salah satunya adalah Senator DPD RI dari Kalimantan Utara, Fernando Sinaga.
Ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 semakin memberatkan kehidupan masyarakat dan sektor usaha di daerah. Pandemi yang belum tahu kapan berakhir dikhawatirkan akan memunculkan peningkatan angka kemiskinan di masyarakat.
“Perlu mengantisipasi lonjakan kemiskinan akibat pandemi yang tidak sebanding dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Perlu penyerdehanaan penyaluran bantuan sosial yang diimbangi dengan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah,” ujar nya berpesan.
Discussion about this post