JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM– Puluhan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Medan Perantau mengadakan aksi unjuk rasa di Patung Kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).
Adapun, aksi tersebut bertujuan untuk mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA terkait dugaan sejumlah kasus korupsi.
“Kami dari Aliansi Medan Perantau berada disini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kabupaten Langkat terkait dugaan korupsi Bupati Langkat dalam bentuk penerbitan rencana PA yang merugikan negara milyaran rupiah. Untuk itu kami kepada Ketua KPK RI Firly Bahuri untuk mengusut dugaan Fee Dana BOS yang melibatkan Bupati Langkat,” kata Jamalial Saragih selaku Koordinator Humas Aliansi Medan Perantau kepada para awak media.
Dalam aksinya kali ini, Aliansi Medan Perantau mengaku sangat mendukung KPK agar berani mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Jelas kawan-kawan, bahwa kita sebagai masyarakat langkat yang tergabung dalam Aliansi Medan Perantau mendukung penuh KPK sebagai garda terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi,” jelas Jamalial.
Berikut sejumlah tuntutannya:
“Pertama, meminta Kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan fee proyek yang ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang merugikan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara sebesar ratusan juta hingga milyaran rupiah.”
Kedua, meminta kepada KPK untuk menindaklanjuti laporan kami atas dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang merugikan negara sebesar milyaran rupiah.
Ketiga, Meminta kepada KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan fee lelang jabatan yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang hari ini sangat terpublikasi kepada masyarakat Kabupaten Langkat dengan istilah “Isi Token”.
Keempat, Meminta kepada KPK RI untuk mengusut dugaan fee dana BOS terhadap Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Langkat yng dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan bukti rekaman pengakuan Kepala Sekolah yang sudah kami antarkan ke KPK RI.
” Kelima, meminta Ketua KPK RI Firly Bahuri untuk membuktikan integritas kerja KPK RI agar kami masyarakat Kabupaten Langkat melihat dengan fakta KPK RI mampu mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Langkat yang hari ini merasa kebal hukum di negeri yang kita cintai ini.”
Keenam, Meminta bapak Presiden untuk mendesak KPK RI agar segara turun dan periksa dugaan korupsi di Kabupaten Langkat. Ketuju, Meminta bapak Presiden menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Langkat dan terakhir mereka meminta bapak Presiden RI untuk memeriksa APBD Kabupaten Langkat. ** (supriyadi ).
