JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D mengatakan, untuk menangani tantangan pemulihan ekonomi global harus melakukan langkah-langkah G20 Action Plan.
Ia menyebut, sepanjang 2020 terjadi berbagai tantangan dalam perekonomian global. Salah satunya adalah terjadinya pandemi COVID-19. Walaupun persoalannya adalah masalah kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan.
“G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan juga adanya upaya untuk menciptakan tata kelola dan debt sustainability and transparency dari pinjaman-pinjaman atau hutang di semua negara, terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa pekan ini.
Ia menjelaskan, bahwa dalam perdagangan internasional, G20 Actions mendukung pemulihan perdagangan short term & longer term termasuk trade facilitation. Saat Presidensi G20 di Saudi Arabi juga ada inisiatif Riyadh yang berisi tentang reformasi World Trade Organization (WTO).
Oleh karena itu, pihaknya telah membahas terkait pengembangan infrastruktur terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas dan dibentuklah apa yang disebut dengan Global Infrastructure Hub, mendorong Roodmap Infrastructure as an Asset Class dan infratech.
“Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan praktek yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka dari itu dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut Base Erosion and Profit Shifting,” kata perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 itu.
Dijelaskan, Forum G20 telah berhasil melahirkan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Terakhir dalam Presidensi Italia, telah dibahas mengenai pajak untuk sektor digital.
Selain itu, terkait agenda perpajakan internasional, yaitu Indonesia akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai reformasi sistem perpajakan.
“Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G20,” ujar nya.
Lanjut dia, hal ini sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah digulirkan Pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
Adapun alasan lainnya, kata Menkeu, penekanan terkait sistem perpajakan tak lain demi memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Tujuannya agar negara-negara tersebut tidak mengalami kerugian atas perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Ia menjelaskan, untuk finance track, topiknya yaitu mengenai bagaimana mempromosikan produktivitas, kemudian menciptakan ketahanan dan stability (increasing resilience and stability) dan yang ketiga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inclusive.
“Nantinya ada tujuh agenda yang di bahas dalam finance track. Agenda penting yang nantinya akan dibahas adalah bagaimana negara-negara G20 akan berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global,” beber nya.
Menkeu juga menjelaskan, bahwa pada finance track ini, akan ada 28 pertemuan sepanjang 2022 yang terdiri dari enam pertemuan tingkat menteri, empat pertemuan tingkat deputies, 16 pertemuan tingkat working group (WG) dan dua pertemuan seminar internasional.
“Jadi 28 pertemuan untuk finance track saja, untuk keseluruhan G20 akan ada 150 pertemuan yang akan diadakan”, imbuh nya.
“Kick off meeting akan dimulai pada Desember 2021, di mana Presidensi Italia akan di take over menjadi Presidensi Indonesia,” tutup Sri Mulyani Indrawati yang adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. ** dese.
