JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Hal tersebut sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hawa Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. Demikian kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Jakarta, senin kemarin.
“Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya,” kata Menkominfo dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin kemarin.
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini.
“Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan,” tegasnya.
Lanjutnya, sejak tahun 2016 lalu, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.
“Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik,” urai Menkoinfo dalam siaran pers No. 137/HM/KOMINFO/10/2020 melalului Biro Humas Kementerian Kominfo.
Namun, kata Johnny G Plate, pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data masih membutuhkan upaya berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital.
“Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional,” ungkapnya.
Mewakili Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Johnny mengapresiasi penyelenggaraan Silatnas BP dan Rakornas ke-11 KI seluruh Indonesia.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat bertukar pikiran serta mengeksplorasi ide dan gagasan baru untuk mewujudkan visi besar Indonesia Maju,” imbuhnya.
Dorong Keterbukaan Informasi Publik Lewat Transformasi Digital
Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga menegaskan, guna mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam adopsi teknologi digital.
“Hal ini dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” sebut Johnny G Plate yang pernah menggeluti dunia usaha transportasi darat maupun udara itu.
Dikatakan bahwa, kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital.
“Selaras dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri yang keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional”.
Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia itu berlangsung secara virtual dari tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020 dan diikuti perwakilan Badan Publik dan Komisionar KI daerah.
Selain Menteri Kominfo hadir pula secara virtual Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia; Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta Erlina Burhan; Ketua KI Pusat Gede Narayana, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irawan; dan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad. ** (Domi/rls Humas Kementerian Kominfo).
