JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Untuk kedua kalinya, massa dari Forum Mahasiswa untuk Papua Barat, melakukan unjukrasa terhadap Gubernur Papua Barat atas putusan perdamaian Pengadilan Negeri Sorong. Merekapun menyabangi Kantor Penghubung Pemrintahan Provinsi Papua Barat di Jln. Cidurian, Cikini, Menteng,Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021) siang.
Secra khusus para mahasiswa menyoroti keberadaan dua orang dilingkaran utama Gubernur yang berinisial RS dan RM. Keduanya diduga bertindak sebagai makelar proyek di lingkungan pemprov Papua Barat. Kedua oknum tersebut dinilai telah merusak lingkungan pemprov Papua Barat.
Para demonstran mendesak gubernur Papua Barat menjalankan perintah hukum atas janji-janjinya, juga persoalan wanprestasi.
Menurut koordinator lapangan Amri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI juga telah berulangkali mensurati Pemprov Papua Barat, agar segera mematuhi putusan perdamaian PN Sorong tersebut.
“Ini bisa mengakibatkan pemborosan APBD, karena harus membayar bunga sebesar 6 persen (6 %) yang jumlahnya miliyaran rupiah. Gubernur Papua Barat nyata-nyata telah bertindak melawan hukum dan tidak patuh kepada Mendagri,” kata Amri saat berorasi di depan gedung kantor Perhubungan Pemprov Papua Barat, Jakarta.
RM dan RS diduga sebagai cukong serta calo proyek-proyek sehingga merusak tatanan pemerintahan provinsi Papua Barat.
Berikut adalah pernyataan sikap dari Forum Mahasiswa untk Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat.
Pertama, mendesak KPK untuk memanggil Gubernur Papua Barat beserta kroninya yaitu RM dan RS. Kedua, Mendesak Mendagri untuk menjatuhkan sanksi yang tegas kepada gubernur Papua Barat. Ketiga, mendesak DPDR Provinsi Papua Barat untuk segera melakukan proses pemberhentian (Impcment) terhadap Gubernur papua Barat karena nyata-nyata melanggara konstitusi.
Selain tiga poin yang dibacakan dalam orasi singkat tersebut, para demontrans juga menyampaikan pernyataan sikap melalui sapnduk dan pamflet bertuliskan “Periksa Gubernur Papua Barat, Sekarang Juga, Gubernur Papua Barat membangkang atas keputusan perdamaian Pengadilan Negeri Sorong, serta “RM dan RS Perusak”
“Ini bisa mengakibatkan pemborosan APBD, karena harus membayar bunga 6% yang jumlahnya miliyaran rupiah. Gubernur Papua Barat nyata-nyata telah bertindak melawan hukum dan tidak patuh kepada Mendagri,” tegas Forum Mahasiswa untuk Papua Barat dalam orasinya di depan Kantor Penghubung Provinsi Papua Barat, Jl. Cidurian, Cikini,Menteng Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021).
“Setelah kami telusuri, maka kami menduga ada dua nama oknum di ring satu Gubernur Papua Barat yakni, RS dan RM sebagai calo atau cukong daripada proyek-proyek yang dimaksud. Sikap demikian dapat merusak tatanan pemerintahan Gubernur Papua Barat,” kata Amri.
Berikut adalah pernyataan sikap dari Forum Mahasiswa untk Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat (Drs.Dominggus Mandacan) :
Tangkap RM dan RS yang merupakan cukong dan calo proyek Papua Barat,” demikian bunyi tuntutan massa hari ini, Kami (1/7/2021).
Para demonstran berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Mereka akan terus mengawal sampai kedaulatan rakyat ini dipulihkan di tanah Papua Bara.
Mereka diterima oleh dua orang sataf Kantor Penghubung Papua Barat, yakni Hendri dan Stefen.
“Kami akan menyampaikan kepada pimpinan yang bertugas di Kantor Penghubung Papua Barat,” janji Hendri.”
Usai menyerahkan dokumen berisi pernyataan sikap, para demonstran langsung membubarkan diri.
Pantauan media ini, suasana di kantor Penghubung papua Barat,Jakarta tidak ada aktivitas seperti biasanya. Kompleks kantor tersebut terlihat sepi. Tampak bkarena saat ini pemerintah masih menerapkan berapa orang yang sedang berbincang di samping pelataran gedung berwarna kuning keemasan itu. ** DL.
