• REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Relasi Publik DKI
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
Relasi Publik DKI
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Pengamat : Pilkada 2020 Berpotensi Jadi Sejarah Buruk Demokrasi di Indonesia

13 September 2020
Pengamat : Pilkada 2020 Berpotensi Jadi Sejarah Buruk Demokrasi di Indonesia

Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (Istimewa)

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM – Analis politik sekaligus Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol’s) Cecep Sopandi menilai, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang sangat berbahaya, dengan adanya peningkatan jumlah pasien yang positif terinfeksi Coronavirus atau COVID-19.

Bahaya ini, kata Cecep tidak hanya terjadi pada masyarakat Indonesia, tetapi juga akan menjadikan sejarah buruk bagi demokrasi bangsa, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilangsungkan pada Desember nanti.

Berita Lainnya

Owner PT. Indah Logistik Cargo, Wakafkan Saham Perusahaan untuk Anak Yatim

Ini Penjelasan Kominfo, Terkait Hak Labuh Starlink ke Telkomsat

Setelah 7 Tahun Berkarya, LSP PAR AM Raih Penghargaan “Most Innovative of Tourism Certification body Award 2022” 

“Melaksanakan Pilkada di tengah tingginya angka positif COVID-19 tentu sangat berbahaya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga akan berpotensi jadi sejarah buruk demokrasi di Indonesia jika membawa bencana,” kata Cecep saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/9).

Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol’s) Cecep Sopandi/dok/ist

Magister Komunikasi Politik Mercu Buana ini melanjutkan, dari jumlah pemilih tetap di Indonesia sebanyak 106 juta orang, maka diperkirakan akan ada 82 juta orang mendatangi Tempat Pengumutan Suara (TPS) untuk memenuhi haknya sebagai warga negara dalam pesta demokrasi nanti.

“Diperkirakan akan ada 106 juta pemilih di Pilkada 2020. Bila dengan angka partisipasi 77,5 persen sesuai target KPU, maka tak kurang dari 82 juta pemilih akan bergerak ke 305 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata TPS berisikan rata-rata 350 pemilih,” jelasnya.

“Dari angka tersebut, jika tidak diantisipasi dengan baik maka dikhawatirkan akan menjadi cluster baru Pilkada 2020,” sambungnya.

Oleh sebab itu, ada dua pilihan bagi Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni perketat protokol kesehatan atau Pillada serentak ditunda.

“Pilihannya hanya ada dua, taati protokol kesehatan COVID-19 atau Pilkada serentak ditunda,” tutup Cecep. (redaksi/rp).

Share3TweetSend
Previous Post

Ini 5 Alasan DPD RI Minta Presiden Tunda Pilkada Serentak 2020

Next Post

Ketua DPD RI Ajak para Senator Advokasi Tiga Hak Penyandang Disabilitas

Discussion about this post

  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Perwakilan Jabodetabek

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK

No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK