JAKARTA,RELASIPUBLIK.com-Fraksi Partai Demokrat menilai rencana Pilkada digelar serentak dengan Pilpres 2024 mendatang terlalu dipaksakan. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron saat menyampaikan intrupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta,Rabu (10/2/2021).
Oleh karena itu, fraksinya mendukung pelaksanaan Pilkada dilaksanakan terpisah dari Pilpres di tahun 2022 dan 2023. Menurutnya, apabila dilaksanakan secara serentak di 2024 sesuai dengan yang disampaikan pemerintah, kesannya terlalu memaksakan dan akan membuat KPU kewalahan.
Herman menyatakan, bahwa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus menjadi hal yang urgent untuk dibahas saat ini.
“Saya memiliki catatan bahwa Pemilu 2019 ketika Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia. Semua pihak harus menampung aspirasi dari masyarakat dan jangan sampai ada inkonsistensi dalam pembahasan RUU Pemilu,” ucap anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon itu.
Selain itu, ia mengindikasikan akan terlihat siapa yang diuntungkan dan dipentingkan jika Pilkada dilakukan di 2024. Herman juga mempertanyakan nasib 278 daerah yang nantinya akan melakukan penunjukkan pelaksana tugas (Plt), sehingga menyebabkan kekosongan pemerintahan di daerah.
“Tentu ini juga akan menjadi masalah tersendiri begitu juga dengan penganggaran, bayangkan saja jika Pilkada, Pilpres, Pileg digabungkan di tahun 2024, akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu ini akan terjadi ketidakseimbangan anggaran,” ujarnya.
“Saya mengajak, semua pihak untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut, apakah Pilkada dilaksanakan di 2024 atau dimundurkan di tahun 2027,” imbuhnya. ** (Dom).
