Oleh : Ahman Nurdin
Sangatlah wajar. Itulah sikap politik PKS ketika berkeinginan mengajukan kader terbaiknya sendiri dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Rasionalitasnya berangkat dari positioning dan capaian politik PKS di tengah Jakarta. Tergolong lima besar, setidaknya sejak pemilu 2004. Berdampingan bersama partai-partai besar lain seperti PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan PKB. Karenanya, tidaklah mengejutkan ketika muncul nama kader PKS seperti Shohibul Iman untuk ditawarkan kepada publik, sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur di kota Jakarta ini.
Yang perlu kita catat lebih jauh, bagaimana respon publik di luar PKS. Inilah yang perlu dikalkulasi dengan cermat. Sebab, capaian suara pemilu dan atau pilkada tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengukur ekspektasi publik Jakarta untuk memilih kader tawaran PKS. Masyarakat pemilih untuk calon pemimpin daerah demikian heterogen dari berbagai unsur. Heteroginitas ini tidak mudah ditaklukkan atau ditundukkan oleh satu kepentingan PKS semata.
Sisi lain, jumlah suara untuk pilkada jelaslah jauh lebih besar dibanding hasil pemilihan legislatif (pileg). Karena itu, tidaklah bijaksana jika mengabaikan analisis komparatif bagaimana kualitas kader internal versus eksternal. Analisis ini diperlukan untuk tetap mempertahankan positioning politik PKS, di kancah nasional, minimal di wilayah Jakarta (provinsi). Analisis positioning ini menjadi penting karena mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan panjang. Terkait juga dampak kontigionnya bagi kepentingan PKS di daerah-daerah sekitar Jakarta, seperti Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bogor. Semua variabel itu layak dikaji secara komprehensif. Agar tepat melangkah.
Dalam kontek itulah maka sungguh bijak ketika para elit PKS melirik calon lain di luar partai politiknya (PKS). Dalam hal ini – dengan deklarasi terbuka mengusung Anies Baswedan – DPP PKS sudah menunjukkan sikap politik briliannya. Mampu menghindarkan diri dari jebakan egoisme sempit. Lebih dari itu, pilihannya terhadap Anies sekaligus juga menghindarkan diri dari skenario devide et empera antar-muslim, bahkan antar-tokoh.
Tak bisa dipungkiri, pengusungan kembali sosok Anies – bagi PKS – merupakan kemenangan olah spiritual atau kedewasaan yang semakin matang dalam mengarungi belantara politik praktis. Harus kita catat, PKS yang makin meninggi positioningnya tak akan lepas dari godaan. Terpaan anginnya semakin kencang. Bisa dengan cara mengkooptasi yang disertai fasilitas. Bisa juga dengan cara yang antagonis: membenturkan antar entitas umat (tokoh). Karena itu, at least, kemauan politik PKS mengusung Anies sebagai kandidat gubernur Jakarta tergolong sudah menyelesaikan satu persoalan mendasar.
Keputusan politik PKS yang memantapkan diri dengan mengusung kembali Anies Baswedan relatif menjawab diplomasi kata “mendegradasikan” Anies karena mengikuti pilkada. Diksi “mendegradasikan” itu sejatinya refleksi sikap takut bagi lawan tanding dalam kontestasi. Bagi PKS, Anies tak selayaknya dipandang sebagai lawan politiknya. Ruhul jihad Anies dan PKS satu frekuensi. Kimia sosial-politiknya benar-benar senyawa. Dan hal ini satu kekuatan. Inilah potensi dalam diri umat. Bahkan, potensi bagi anak-bangsa yang mendambakan terwujudnya cita-cita besar kenegaraan. Tokoh Anies dan barisan politik PKS menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi kekuatan dzalimin.
Karena peran besar itulah, maka PKB dan PDIP melihat ada titik temu cita-cita kepentingan nasional. Memang, sebagai partai politik tak akan lepas dari cara pandang dan artikulasi kepentigan pragmatis. Tapi, ketika kedzaliman kian memuncak di negeri ini, maka sangatlah wajar munculnya kesadaran politik ideologis: bersama-sama menghadang kekuatan yang memperkuat cengkeraman kedzaliman.
Itulah topografi poltik yang harus dibaca teman-teman PKS dalam melihat sosok Anies dengan jernih. Dengan cara pandang itu dan melihat spektrum politik yang lebih luas, maka kita perlu memberikan toleransi bagaimana Anies memilih calon wakilnya. Toleransi menjadi penting. Karena, PKS harus berkoalisi dengan partai-partai lain dalam mengusung Anies. Koalisi ini praktis memunculkan kalkulasi komprehensif. Jangka pendek yang bersifat pragmatis memenangkan pilkada Jakarta. Jangka panjang yang bersifat idealistik adalah menyelamatkan Jakarta dari upaya sistimatis pengobralan aset-aset Jakarta untuk memenuhi misi pemindahan ibukota IKN. Jakarta harus dilihat dan atau pijakan sebagai sikap ideologis menjaga kedaulatan sebagian NKRI. Inilah spektrum yang perlu direnungkan semua elemen rakyat, terutama para sahabat seperjuangan di PKS, bahkan para sahabat dari lain partai yang bersama-sama memperjuangkan sosok pemimpin untuk Jakarta.
Dengan spektrum politik tersebut, maka seluruh elit partai koalisi tak perlu mempertahankan egoisme masing-masing dalam menghadirkan calon wakil gubernurnya (cawagub). Tentu, masing-masing partai punya kader terbaik yang bisa ditawarkan. Tapi, di antara cawagub yang ditawarkan, yang paling tinggi tingkat akseptabilitasnya, itulah yang perlu disepakati bersama. Sekali lagi, masing-masing punya keunggulan komparatif. Tapi, yang paling tinggi tingkat akseptabilitasnya, itulah yang harus dilihat dengan jernih. Target politiknya adalah keberadaan sang cawagub menjadi faktor penambah elektabilitas. Pemikiran politik yang terkesan sempit ini penting. Sebagai jalan mewujudkan cita-cita.
Kita tahu, pasca Anies mengakhiri jabatannya pada 16 Oktober 2022, berikutnya – Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) – tergolong “mengobrak-abrik” fondasi kebijakan yang telah terukir, padahal cukup menggembirakan masyarakat Jakarta, sekaligus mewarnai kemajuan kota metropolitan ini. Egoisme Plt – bisa jadi karena instruksi dari penguasa yang lebih tinggi – mendorong nafsu penghancuran. Agar, warisan indah Anies terhempas. Untuk itu, kehadiran kembali Anies di tengah Jakarta menjadi krusial. Agar, masyarakat Jakarta tertuntaskan hak-hak sosial dan lainnya. Menjadikan warga kota yang bermartabat, dapat hidup layak lagi dan senyum kembali.
Ada satu spektrum yang perlu kita lihat lagi. Kita tahu, Anies telah mengikuti pilpres dengan spektakuler. Hanya karena tindakan culas, Anies dikalahkan. Fakta hukum ini membuat berbagai elemen tak rela melepaskan Anies dalam memperjuangkan perubahan substantif untuk negeri ini. Itulah yang mendorong para relawan dan simpatisannya mengokohkan Anies agar istiqamah dalam perjuangan itu. Bukan mengkultuskan individu seorang Anies. Tapi, Anies – untuk sementara ini – menjadi simbul perlawanan terhadap barisan status quo yang kian dzalim.
Karena itu, menghadirkan kembali sosok Anies dalam panggung Jakarta sesungguhnya merupakan strategi untuk merawat barisan pro perubahan. Minimal, menjaga konsistensi perlawanan terhadap kejahatan sistimatis, massif dan terstruktur yang jelas-jelas menghancurkan kepentingan bangsa dan negara.
Merawat konsistensi perjuangan akan lebih efektif jika Anies ada dalam putaran garis “planet” perubahan. Dan hal ini mengarah pada kontestasi pilpres 2029 mendatang. Karena itu, bicara pilkada Jakarta, haruslah dikatkan dengan cara pandang pilpres lima tahun mendatang.
Jakarta, 28 Juni 2024
Penulis: anggota Dewan Pakar DPP PKS
