JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Guna menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr ST Burhanuddin SH MM dalam menyikapi maraknya kasus mafia pelabuhan di Tanah Air. Etalase Perjuangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, lewat Presidium Pusat (PP) GAMARI layangkan Surat Resmi Laporan Pengaduan Masyarakat ke Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru,Senin (10/1/2022).
Dalam laporannya, Ketua Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI) Lasrshen Yunus mendesak Jaksa Agung RI,Dr.ST.Burhanuddin SH.MM segera menindaklanjuti maraknya kasus dugaan mafia pelabuhan di Tanah Air.
Upaya pengungkapan kasus dugaan mafia tanah Pelabuhan di kawasan Okura, Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru,Provinsi Riau ini juga didampingi Aktivis Anti Korupsi dari Komda LPKPK Provinsi Riau, Thabrani Al-Indragiri, yang juga dikenal Radikal dalam setiap Gerakan melawan koruptor di Bumi Melayu Riau.
Bertempat di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Pegiat Anti Korupsi tersebut sampaikan Surat Resmi Pelaporannya. Dalam kesempatan itu juga, PP GAMARI melampirkan sejumlah data dan bukti-bukti Permulaan, terkait dugaan keterlibatan Menantu Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT.
Dalam keterangan pers yang diterima media ini di Jakarta, pegiat anti korupsi Riau,Larshen Yunus menjelaskan, menantu yang dimaksud saat ini juga masih aktif menjabat sebagai Pimpinan dan atau Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Beliau adalah Ginda Burnama ST, Politisi muda dari Partai Gerindra. Dia diduga kuat terlibat atas skandal kasus Praktek Haram Mafia Pelabuhan di kawasan Okura, Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru,Provinsi Riau.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi Bapak Jaksa Agung RI, masyarakat mengharapkan Kajari Pekanbaru memberikan perhatiannya dalam mengungkap tabir kejahatan di Pelabuhan Okura tersebut.
“Agar temuan itu tak jadi fitnah, makanya kami harap Aparat Penegak Hukum (APH) hadir dalam mengungkap Laporan tersebut. Soal terlibat atau tidaknya Menantu Walikota Pekanbaru, biarlah Jaksa Pidana Khusus yang bekerja. Terlebih dalam proses Audit Perizinan yang ada disana. Kami menduga kuat Puluhan Milyar Rupiah uang rakyat habis percuma, Wallahuallam Bissawab!” tegas alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.
Aktivis Larshen Yunus juga mengatakan bahwa jauh sebelumnya pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut kepada JAMPIDSUS KEJAGUNG RI, sebagai upaya koordinasi terkait dari sisi Tindak Pidana Korupsi.
“Kami tak mau banyak cerita! Biarlah APH di Kejari Pekanbaru ini yang bekerja sesuai dengan semangat Supremasi Hukum yang berlaku. Semoga saja pak Kajari Teguh beserta Jajaran menindaklanjutinya dengan Profesional” kata Larshen Yunus. ** Rls.
