JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Ada kabar gembira bagi masyarakat Indonesia.Kabar itu datang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia , Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, bahwa mulai Desember 2021 nanti Presidensi Italia akan di Take Over Menjadi Presidensi Indonesia.
Sri Mulyani pun berharap, Presidensi G20 Indonesia dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional.
Menurutnya, kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa pekan ini.
Ia menjelaskan, G20 merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang, secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
“Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership,” papar perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 itu.
Lanjutnya, melalui tema Pulih Bersama, kata Menkeu, negara-negara akan membahas bagaimana strategi dan cara untuk dunia keluar dari pandemi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan.
Berikut adalah agenda-agenda prioritas tersebut :
Pertama, adalah bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju.
Kedua, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency).
Keempat bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman.
Kelima, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital,” kata Perry.
Adapun, Panitia Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur untuk bersiap menerima tamu dunia dan memastikan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 selama setahun mendatang.
Sedang Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G PLate menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap mendukung terselenggaranya kegiatan Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 mendatang.
“Kami mempersiapkan dukungan komunikasi dan teknologi termasuk diantaranya mengkoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media. Serta mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi media dan jurnalis,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate dalam acara Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 yang berlangsung secara virtual, di Jakarta, Selasa (14/9/2021). ** dese.
