JAKARTA — Pemanfaatan Sumber Daya Alam di sektor pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan perlu lebih dimaksimalkan di Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang, karena SDA di sektor tersebut merupakan penyangga sistem kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang sangat vital bagi kelanjutan pembangunan Pasbar.
Pasalnya penerapan regulasi prosedural dan berwawasan lingkungan diyakininya akan dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat
Demikian dikemukakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zulkenedi Said selaku Ketua Komisi IV dan mewakili Ketua DPRD Sumbar pada Fokus Group Discussion (FGD) dan Halal Bihalal IKPB (Ikatan Keluarga Pasaman Barat) di Gedung Aula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta, Minggu, (18/6/2023).
FGD dan HBH IKPB Se-Jabodetabek, dikatakan Zulkenedi Said kepada wartawan media ini, Selasa (20/6) mengatakan bahwa pada FGD tersebut menghadirkan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, Wakil Bupati Pasaman Barat sebagai nara sumber, dengan tema “Potensi Sumber Daya Alam Pasaman Barat, Permasalahan dalam pembangunan, hambatan dan tantangan, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Pasaman Barat,”.
Sementara penanggap dalam FGD tersebut adalah selain dirinya selaku Ketua Komisi IV Mewakili Ketua DPRD Provinsi Sumbar, juga turut serta Ketua Umum IKPB Jaya Drs. H. Gotam Matondang, MM, Dr.dr.H. Tarmizi Hakim, Sp.B. Sp. BTKV (K), Ketua Dewan Pakar IKPB Jaya, Prof. Dr.dr. H. Yosse,Sp. A dan Pengurus IKPB lainnya, dimana FGD ini di Moderatori oleh Dr. H. Manajer Nasution, S. Ag, MM Ketua Tim Advokasi IKPB Jaya untuk Pasaman Barat yang sehari-hari bertugas sebagai Wakil Ketua LPSK.
Menurut Zulkenedi Said, solusi dan eksekusi yang harus dilakukan serta regulasi pemerintah yang ada khususnya dibidang pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan mengharapkan komitmen yang kuat sehingga tata kelola ditiga sektor tersebut menjadi prioritas.
Seperti diketahui Pasbar yang merupakan kabupaten hasil pemekaran Pasaman dengan potensi perekonomiannya pada urutan ke-5 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Namun efektivitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk lamban merespon perubahan dan perlu juga peningkatan goodgoverment.
Ditambahkanya selain tiga sektor tersebut, sektor industri minyak kelapa, pengolahan kakao dan pengolahan jagung perlu dukungan Pemkab juga karena bahan baku yang cukup berlimpah di Pasbar. Sementara permasalahan yang perlu mendesak dilakukan adalah persoalan tambang ilegal, kemiskinan, banjir, penegakan hukum dang pembangunan infrastruktur jalan.
Setelah acara FGD ini sekitar jam 14.00 Wib acara dilanjutkan dengan Halal Bihalal IKPB Jaya di Aula LPSK Lantai 6, dimana pada acara ini dihadiri Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur Provinsi Sumbar Bapak Drs. H. Al Amin, MM mewakili Gubernur Provinsi Sumbar, Anggota DPD RI, Hj. Emna Yohana, Ketua DPW PPP Provinsi Sumbar, H. Hariadi, Wakil Bupati Pasaman Barat, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Dr.dr.H. Tarmizi Hakim, Sp. B, Sp. BTKV (K) dan para Tokoh serta masyarakat perantau Pasaman Barat lainnya yang ada di Jabodetabek. (Agusmardi)
