JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Terjaminnya pelaksanaan protokol kesehatan akan mendorong pulihnya kegiatan ekonomi. Oleh kkarena itu, pihaknya akan melanjutkan kegiatan pemantauan di lapangan untuk daerah di Wilhan II. Karena ,naiknya penumpang atau pengguna transportasi umum harus diimbangi dengan diperketatnya pelaksanaan protokol kesehatan. Demikian tegas Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, Marsdya TNI Imran Baidirus.
Penegasan itu setelah kembali melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan selama tiga hari di Stasiun Gubeng Surabaya, Stasiun Madiun, Stasiun Yogyakarta dan Yogyakarta International Airport (YIA) pada akhir pekan lalu. Adapun,pemantauan secara incognito dan tanpa pengawalan itu berlangsung selama tiga hari dari Jumat (28/08/2020) hingga Minggu (30/08/2020). Kegiatan itu dilakukan Imran Baidirus bersama Staf Ahli Menhub Cris Kuntadi dan Konsultan Komunikasi Publik AM Putut Prabantoro.
Selain itu, Imran menyatakan apresiasinya kepada para Kadaop PT KAI yang telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat bagi para penggunanya. Para pengusaha transportasi umum terutama darat dan laut diharapkan dapat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat juga sebagaimana dilakukan PT KAI.
“Harus ada kerjasama yang kuat dan penuh kesadaran antara pemilik dan sopir agar mematuhi protokol kesehatan. Bis antar kota, sebagai misalnya, tetap harus menjamin bahwa calon penumpang yang naik di tengah jalan juga telah melaksanakan protokol kesehatan. Tentu, sekali lagi ini harus ada kerjasama antara pemilik bus dan sopir,” tegas Imran Baidirus.
Sekalipun jumlah penumpang kereta api belum kembali ke angka sebelum pandemi, dijelaskan Imran Baidirus lebih lanjut, naiknya jumlah penumpang tiap bulan perlu diantisipasi pengawasannya. Tentu ini memerlukan kerja keras bagi penyelenggara atau pemilik transportasi serta kesadaran para penumpang. Yang perlu dipahami adalah, pulihnya kehidupan ekonomi hanya dapat terjadi jika protokol kesehatan terjamin pelaksanaannya.
Dalam paparannya di Stasiun Gubeng, Surabaya, Kadaop Wilayah 8 PT KAI, EVP Fredi Firmansyah menjelaskan, jumlah penumpang meningkat sejak jatuh ke titik terendah pada bulan Mei 2020 (66.523 orang). Penurunan drastis penumpang kereta api pada tahun 2020 terjadi pada April (119.112 orang), jika dibandingkan pada Januari (1.039.358 orang), Februari (958.854 orang) dan Maret (718.987 orang). Setelah jatuh ketitik terendah pada Mei, kenaikan jumlah penumpang dimulai bulan Juni (120.598 orang), Juli (192.057 orang) dan per 23 Agustus (170.667 orang).
Sementara di Madiun, Kadaop Wilayah 7 PT KAI, Joko Widagdo menjelaskan pada tahun 2020 titik terenda jatuh pada bulan Mei (16.503 orang), yang diawali pada April (38.785 orang). Sementara kenaikan penumpang dimulai pada Juni (30.916 orang), Juli (53.995 orang) dan per 26 Agustus (85.068 orang). Meskipun demikian, Joko Widagdo, kenaikan penumpang pada Juli dan Agustus belum mencapai jumlah maksimal seperti sebelum pandemi yakni Januari (366.829 orang), Februari (327.208 orang) dan Maret (247.998 orang).
Trend yang sama juga diungkapkan oleh Kadaop Wilayah 6, Asdo Artriwiyanto dalam pertemuannya dengan Imran Baidirus di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dikatakan Asdo, jumlah penumpang jatuh ke titik terendah jatuh pada Mei (27.064 orang) dan April (57.324 orang). Jumlah penumpang ini bisa dibandingkan bulan Januari (947.288 orang), Februari (809.425 orang) dan April (529.503). Trend kenaikan dimulai pada Juni (63.163 orang), Juli (119.620 orang) dan Agustus (158.123 orang).
“Memang masih membutuhkan kerja keras untuk terwujudnya jaminan dilaksanakannya protokol kesehatannya. Sementara di Yogyakarta International Airport sebagaimana bandara yang lainnya, para penumpang lebih sadar protokol kesehatan. Hanya dengan kesadaran protokol kesehatan ditaati, ekonomi dapat pulih lebih cepat,” tegas Imran Baidirus.
Menanggapi pernyataan Imran Baidirus, Staf Ahli Menhub Cris Kuntadi menjelaskan masukan Pangkogabwilhan II akan dibawa ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk dapat ditindaklanjuti. Pemantauan secara incognito dan tanpa pengawalan seperti yang telah dilakukan pada pekan lalu memberi dampak yang sangat positip untuk memotred fakta di lapangan secara riil dan sangat efektif.
“Saya berharap bahwa pemantauan Pangkogabwilhan II dapat dilanjutkan dan dilakukan di luar Jawa dalam Wilhan II lainnya. Kita semua memang harus memastikan protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru masyarakat sehingga interaksi antar masyarakat dapat terjamin,” ujar Cris Kuntadi.
Untuk diketahui, bahwa Wilayah Pertahanan (Wilhan) II meliputi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.** (DSL).
