Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Legislatif

Ini Alasan Komisi XI DPR RI Minta Menkeu Tekan Biaya Utang

52
×

Ini Alasan Komisi XI DPR RI Minta Menkeu Tekan Biaya Utang

Sebarkan artikel ini
MUhammad Misbhakun dan Pieter Abdullah, dalam sebuah diskusi di Media Center DPR.RI (Dese Lewuk)
banner 325x300

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk menekan biaya utang. Hal tersebut mengingat pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat. Ditegaskan, bahwa beban APBN makin besar karena defisit imbas situasi pandemi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat dengan Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangka membahas asumsi dasar RAPBN 2021 di Gedung NUsantara I Komplek Parlemen, Rabu (2/9/2020).

“Defisit ini kalau kemudian makin melebar, biaya APBN kita makin besar,” ujarnya sebagaimana dikutip dari relisnya kepada wartawan.

Menurut Misbakhun, komponen selain utang untuk menambal defisit ialah pajak. Namun dia merasa pesimistis dengan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan.

“Secara histori kita ini kan sepuluh tahun terakhir tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai (target pajak, red) apalagi dalam situasi seperti ini, pasti tidak tercapai lagi,” tegasnya.

Oleh karena itu Misbakhun menegaskan, pemerintah harus pintar berhemat. Penerbitan surat utang pun harus dibarengi upaya menghemat komponennya.

“Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utang pemerintah,” ungkapnya.
Lanjut Misbakhun, bahwa pemerintah akan pentingnya membuat kebijakan yang konsisten dan memberikan kepercayaan diri.

Terkait tentang konsep burden sharing atau berbagi beban antara pemerintah dengan BI dalam menambal defisit APBN. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mempertanyakan apakah konsep burden sharing hanya untuk APBN 2020 atau berlanjut sampai tahun depan.

“Andai burden sharing itu mau dilanjutkan, Misbakhun meminta pemerintah dan BI membahasnya sejak awal. Dikhawatir jika burden sharing untuk tahun depan tidak dibahas sejak awal, maka efeknya justru pada kepercayaan pasar,” jelas Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu. * (DL).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *