• REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Relasi Publik DKI
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
Relasi Publik DKI
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Andi Akmal Pasluddin : Pemerintah Harus Buat Solusi Berjangka Atasi Gejolak Harga Pangan

8 Maret 2022
Andi Akmal Pasluddin : Pemerintah Harus Buat Solusi Berjangka Atasi Gejolak Harga Pangan

Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI (Foto:Istimewa)

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Pemerintah diminta membuat solusi berjangka untuk mengatasi harga pangan. Pasalnya, gejolak kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti tahu, tempe, minyak goreng, daging, cabai, bawang, dan daging ayam yang terus terjadi setiap tahun dan seolah tidak ada solusi atas hal tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Menurutnya saat ini kondisi dunia tidak baik-baik saja, dimana ada efek berantai dari situasi dunia mulai dari dampak pandemi hingga konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina.

Berita Lainnya

Legislator Jambi Ini Salurkan Bantuan Senilai Rp 1,8 Miliar Untuk Warga di Dapilnya

Hadiri Peluncuran ‘Platform’ Digital E-Media,Ini Harapan Pimpinan BURT DPR RI

Gelar Fit and Proper Test Calon KAP, Ini Pesan Komisi XI DPR RI

“Tapi dari sisi sumber daya alam, negara kita memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan. Namun sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan,” kata Akmal dalam keterangan pers kepada awak media,Senin (7/3/2022).

Dia menjelaskan, menyarankan agar pemerintah segera membuat rekomendasi penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang.

“Menjelang puasa dan lebaran, solusi jangka pendek sangat penting segera diberikan agar pangan kita tetap terjangkau dan yang paling penting ada stoknya,” terang Akmal.

Sementara untuk solusi jangka pendek selain operasi pasar, tambah Akmal, pemerintah perlu membuat aturan HET (Harga Eceran Tertinggi) ketat yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat tertentu dengan kemampuan daya beli rendah.

Pemerintah mesti mendengar aspirasi dari peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga pangan.

“Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, di media baik lisan maupun tertulis, sejak tahun 2014, silih berganti Presiden RI, tetap saja persoalan pangan ini tidak sesuai harapan masyarakat. Bahkan tahun 2022 ini, kondisinya makin memburuk dimana antrean terjadi dimana-mana untuk mendapat seliter atau dua liter minyak goreng,” tutup legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.

Masih kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, bahwa komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa komoditas pangan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan sudah seharusnya negara turut hadir sesuai amanat UUD 1945.

“Artinya, persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan minyak dan gas bumi. Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Lanjut Akmal, solusi jangka panjang berkaitan pangan yaitu dengan memberikan kepastian akan keseimbangan pertumbuhan produksi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi secara nasional. Semua komoditas pangan seperti beras, kedelai, jagung, gula, minyak goreng, daging, cabai, bawang, dan daging ayam mesti menjadi perhatian.

Kebijakan pemerintah memperketat impor dan peningkatan jumlah produksi yang menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan juga mesti diperkuat.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri,”ujarnya. **

Editor : Domi Lewuk.

ShareTweetSend
Previous Post

Next Post

Usai Terima Dubes Rusia Untuk Indonesia, Ini Kata Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto

Discussion about this post

  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Perwakilan Jabodetabek

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK

No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK