JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM- Presiden Jokowi memiliki perspektif kemaslahatan ummat yang lebih besar sehingga mengalokasikan anggaran vaksin Covid -19 secara gratis dalam APBN 2021. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Indonesia Terang, Hj. Rizayati SH.MM di Jakarta ,Kamis (17/12/2020).
Untuk itu, Ketua Umum DPP Partai Indonesia Terang Hj.Rizayati,S.H.,M.M mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan menggratiskan Viksin COVID-19 Kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebab, sikap pemerintah sangat berpihak kepada masyarakat utamanya golongan menegah ke bawah. Ia menilai kebijakan tersebut pastinya sudah dipertimbangkan dengan kekuatan keuangan negara terutama di masa pandemi Covid-19.
“Jadi, setiap belanjaan tentunya selalu memberikan dampak tersendiri bagi keuangan negara, baik dalam skala mikro maupun makro,” kata penggagas program Indonesia Terang,Hj. Rizayati kepada relasipublik.com di Jakarta hari ini.
Kendati demikian, lanjut Rizayati, bahwa kebijakan tersebut berdampak terhadap belanjaan segmentasi tertentu. Namun vaksin gratis ini menjadi prioritas untuk kesehatan dan kesembuhan hampir 300 juta masyarakat Indonesia dari virus berbahaya tersebut.
“Jadi, bicara dampak terhadap keuangan negara pasti, tapi ini adalah prioritas pemerintah yang harus di dukung agar kita kembali bisa hidup normal seperti hari-hari sebelumnya,” tegas nya.
Saat disinggung terkait Menteri Keuangan RI Sri Mulyani akan mengkaji ulang akan keuangan negara saat ini, penggagas program Indonesia Terang ini mengamini bahwa kajian keuangan memang harus dilakuakan sehingga tak berdampak buruk bagi keuangan negara kita.
“Benar, kajian keuangan oleh Mentri Keuangan berada pada tataran peruntukan anggaran itu sendiri dengan adanya keputusan Presiden terkait vaksinasi nasional secara gratis. Ini hanya persoalan kajian peruntukan anggaran yang menurut saya tidak mempengaruhi kebijakan vaksin gratis tersebut,” ujar nya.
Hanya saja, lanjut dia, bahwa di lain sisi masyarakat harus bisa menerima bila realisasi kegiatan pada segmentasi lain agak berkurang. Hal ini karena keuangan negara lebih banyak terpakai untuk vaksinasi Covid-19 secara gratis dan ini penting,” jelas Ketua Umum DPP Partai Indonesia Terang, Rizayati SH.MM.
Pengusaha sukses asal Aceh ini berharap agar vaksin tersebut dapat didistribusikan secara rata kepada masyarakat.
“Harapan terdalam saya adalah agar vaksin tersebut dapat terdistribusikan secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Secara merata di seluruh pelosok tanah air dengan tanpa kecuali. Disisamping itu pemerintah juga penting memberikan informasi secara terbuka kepada semua masyarakat Indonesia terkait vaksin tersebut. Informasi yang dimaksud , baik isi, proses pembuatan, dan manfaatnya serta teladan untuk divaksin lebih dulu,” imbuhnya.
Selanjutnya, kata Rizayati, masyarakat juga hendaknya mendukung penuh kebijakan vaksinasi gratis yang dicanangkan pemerintah tersebut. Hal ini tentunya untuk kebaikan kita semua karena kita ingin kembali hidup normal.
“Pesan terdalam saya kepada masyarakat Indonesia agar masyarakat diseluruh pelosok tanah air mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 secara gratis yang dicanangkan pemerintah. Tentunya pemerintah telah melalui semua tahapan kajian untuk kepastian hukum, halal, dampak pemakaian, maupun dampak kesehatan terkait vaksinasi ini, tentunya harus kita terima secara baik untuk kemaslahatan kita bersama dengan siap untuk divaksin dan tidak membuat komentar-komentar yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan nasional,” tutup Hj.Rizayati.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin corona secara gratis kepada masyarakat. Keputusan tersebut merevisi rencana kebijakan sebelumnya yang akan menerapkan vaksin corona gratis hanya untuk 35 juta orang, sedangkan sisanya berbayar.
Namun,begitu mengagetkan, pada Rabu (16 /12/2020) Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan bahwa Pemerintah akan Memberikan Vaksi Virus Corona secara GRATIS kepada seluruh masyarakat.
“Dapat saya sampaikan bahwa Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden Joko Widodo.* (Timred).
