JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, menghadapi era disrupsi, kepemimpinan digital menjadi kunci untuk mengubah sistem dan lansekap menjadi lebih baru.
Adapun, perubahan itu diperlukan untuk memandu pesatnya digitalisasi yang memunculkan beragam inovasi dan perubahan besar secara fundamental. Menurutnya, laju arus digitalisasi yang terjadi begitu cepat memacu organisasi publik dan privat di seluruh dunia untuk melakukan perubahan yang dapat dimulai dari titik kepemimpinan digital.
“Kepemimpinan digital ini merupakan salah satu kunci keberhasilan transformasi digital nasional, mengingat para pemimpin semakin dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangkas dan relevan dengan perkembangan era digital,” kata politisi partai NasDem saat pembukaan Digital Leadership Academy (DLA) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin pekan ini.
Selain Menkominfo hadir juga Menkum HAM, Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.
Adapun Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto, Director Oxford Internet Institute dari University of Oxford, Profesor Victoria Nash; Co-Director Institute of Water Policy dari National University of Singapore, Profesor Eduardo Araral, dan Executive Associate Dean School of Public Policy and Management dari Tsinghua University, Profesor Zhu Xufeng.
Menkominfo menjelaskan, bahwa para pemimpin baik sektor privat maupun publik sangat memerlukan pengeahuan substantif.
“Pengetahuan substantif menstimulasi pemikiran-pemikiran segar, dinamis, dan visioner, serta kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global,” pungkasnya.
Terkait persiapkan sumber daya manusia (SDM) ia menyebut ada empat tantangan bagi para pembuat kebijakan di era kepemimpinan digital saat ini.
Adapun tantangan-tantangan tersebut diantaranya mendorong transformasi digital sebagai perubahan cara hidup baru, memfasilitasi tata kelola e-government dan bisnis digital, menyusun kebijakan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital, serta meningkatkan kinerja melalui penyiapan dan pengembangan SDM di bidang digital.
Untuk menghadapi tantangan-tangan tersebut kata Johnny, perlu mendorong kesiapan pemimpin Indonesia untuk berpacu dengan perubahan di era transformasi digital.
“Kesiapan pemimpin di Indonesia dalam berpacu dengan perubahan di era transformasi digital ini perlu didorong sesegera mungkin. Terlebih, karena Indonesia berpotensi memiliki nilai ekonomi digital sebesar 124 miliar Dollar Amerika Serikat pada tahun 2025, 40% dari ekonomi digital ASEAN, terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya,” terang anggota komisi XI DPR RI 2014-2019 itu.
Lanjut dia, saat ini Kementerian Kominfo telah menyiapkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan agenda transformasi digital nasional.
“Peta jalan tersebut dirancang untuk diimplementasikan pada empat sektor strategis, seperti Infrastruktur Digital (Digital Infrastructure), pemerintahan Digital (Digital Governance), Ekonomi Digital (Digital Economy) dan Masyarakat Digital (Digital Society),” kata Johnny G Plate.
Selain itu, dalam mewujudkan pengembangan masyarakat digital, Kementerian Kominfo memiliki tiga tingkatan pengembangan SDM.
“Dimulai dari tingkat kecakapan dasar (basic) melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Kementerian Kominfo yang menargetkan pelatihan literasi digital bagi 12,5 juta peserta setiap tahunnya, dari tahun ini sampai tahun 2024 mendatang”, ujar pria kelahiran Flores, NTT itu.
Menkominfo menguraikan, bahwa pada tingkat kecakapan Menengah (intermediate), Kementerian Kominfo menghadirkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memfasilitasi program upskilling maupun reskilling di bidang digital bagi 100.000 peserta di seluruh Indonesia di tahun 2021.
“Mulai tahun depan hingga tahun 2024, target akan ditingkatkan menjadi 200.000 peserta setiap tahunnya”, ujarnya berjanji.
Pada advanced (tingkat kelanjutan) kata Menteri Johnny, bahwa program Digital Leadership Academy (DLA) yang merupakan program pelatihan unggulan sebagai manifestasi dari kerjasama triple helix antara unsur Pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi, dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.
“Pelatihan ini berfokus untuk meningkatkan kepemimpinan digital sebagai titik kritikal dalam mendorong akselerasi transformasi digital nasional”, ungkap nya.
Menteri Komunikasi dan Informatikan menegaskan bahwa guna menghadapi berbagai tantangan tersebut maka (sangat) dibutuhkan komitmen.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menegaskan, untuk merealissikan itu butuh komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berbasis digital (e-government).
“Menuju e-Governance paling tidak dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan, perencanaan pembangunan teknologi informasi yang berkesinambungan, penyusunan regulasi yang adaptif dengan perkembangan jaman, pembangunan SDM khususnya yang berkualifikasi teknologi dan informasi (TI) agar mempunyai kompetensi dan berkinerja tinggi dan dukungan yang optimal dalam peningkatan kapasitas satker yang mengemban tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi”, ujar nya.
Oleh karena itu, Menteri Yasonna mengajak para peserta DLA Kominfo untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
“Marilah kita wujudkan birokrasi berkelas dunia dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat,” imbuh Yonan, di Jakarta, Senin (13/9/2021). ** dese.
