JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate menyebut, presiden Joko Widodo telah mengeluarkan lima (5) kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir untuk menjalankan akselerasi transformasi digital.
Pernyataan itu diungkapkan dalam acara Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin kemarin.
Berikut adalah 5 kebijakan dalam arahan Presiden Jok Widodo :
Pertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
Kedua, adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System).
“Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize WInner di PBB. Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy,” papar nya dilansir siaran pers No. 137/HM/KOMINFO/10/2020 melalului Biro Humas Kementerian Kominfo.
Kebijakan keempat, menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Reguation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
“Serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini,”beber Menkominfo Johnny G Plate.
Ia berharap, berbagai kebijakan tersebut tidak hanya dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, namun juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien.
“Melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat kita realisasikan,” ungkapnya.
Adapun, keyakinan Menteri Kominfo bukan tanpa alasan karena Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan mencapai USD 9,1 triliun. Menurutnya, dalam mewujudkan proyeksi tersebut, pandemi Covid-19 tidak boleh jadi penghalang justru dapat menjadi pijakan baru untuk melesat lebih cepat dan lebih maju.
“Sejarah mengajarkan bahwa kesulitan dan himpitan mampu mendorong kemajuan serta perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini sebagai katalisator untuk melakukan lompatan kuantum kemajuan Indonesia. Mari kita bersinergi dalam mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Maju!” tegasnya.
Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia itu berlangsung secara virtual dari tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020 dan diikuti perwakilan Badan Publik dan Komisionar KI daerah.
Acara selain dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate, hadir pula secara virtual Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia; Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta Erlina Burhan; Ketua KI Pusat Gede Narayana, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irawan; dan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad. ** domi/rls Biro Humas Kementerian Kominfo.
