• REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Relasi Publik DKI
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
Relasi Publik DKI
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Desakan Agar KPK Memeriksa Gubernur Papua Barat Semakin Keras

15 Juni 2021
Desakan Agar KPK Memeriksa Gubernur Papua Barat Semakin Keras

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Istimewa)

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Puluhan mahasiswa dari berbagai Kawasan Timur Indonesia, yang tergabung dalam “Forum Mahasiswa Untuk Papua Barat” akan menggelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (16/6/2021),besok.

Adapun, aksi tersebut untuk mendesak KPK segera “memanggil dan memeriksa” Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan yang mereka menilai nyata-nyata merugikan keuangan daerah (APBD) dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan Perdamaian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sorong.

Berita Lainnya

Owner PT. Indah Logistik Cargo, Wakafkan Saham Perusahaan untuk Anak Yatim

Ini Penjelasan Kominfo, Terkait Hak Labuh Starlink ke Telkomsat

Setelah 7 Tahun Berkarya, LSP PAR AM Raih Penghargaan “Most Innovative of Tourism Certification body Award 2022” 

“Seluruh persiapan aksi telah rampung. Mulai dari mobil komando-sound system – spanduk/pamflet, semua sudah ready. Ini tinggal besok pagi kami semua test swab antigen untuk memastikan seluruh pasukan yang turun tetap taat protokol. Setelah mendapat hasil swab negatif akan langsung meluncur ke Kuningan (baca gedung KPK),” kata Amri Loklomin, koordinator lapangan (Korlap) aksi dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Gubernur Papua Barat,Drs.Dominggus Mandacan (Foto: Istimewa)

Masih kata Amri, yang juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, bahwa putusan perdamaian bersifat inkrach (berkekuatan hukum tetap) dan wajib dilaksanakan.

“Kalau tidak dilaksanakan sesuai schedule yang tercantum dalam akte perdamaian, maka Pemda Papua Barat akan dikenakan denda 6 persen (6%),” jelasnya.

Dalam keterangannya, Amri Loklomin menilai, bahwa denda tersebut kalau diakumulasi bisa berjumlah belasan miliar.

“Jadi, ini jelas akan memberatkan keuangan negara. Atas dasar idealisme itulah kami turun melakukan aksi untuk mendesak KPK agar menjewer Gubernur Papua Barat supaya taat hukum dan segera melaksanakan putusan perdamaian Pengadilan Sorong,” imbuh Amri. ** (Timred).

ShareTweetSend
Previous Post

Terima Kasih Ibu Hj.Rizayati, Insya Allah,Tim Sepakbola Aceh Siap Raih Medali Emas di PON XX Papua

Next Post

KPK Didesak Segera Panggil dan Periksa Gubernur Papau Barat, Ini Alasannya

Discussion about this post

  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Perwakilan Jabodetabek

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK

No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK