JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Indonesia memiliki laut yang luas tapi belum mampu memanfaatkan kekuatan lautnya. Baik dari segi keamanan dan pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat demi kemajuan ekonomi. Demikian disampaikan oleh wakil ketua DPD RI, Dr. Nono Sampono dalam diskusi empat pikar MPR RI di Media Center Komplek Parlemen,Jakarta, Senin (27/9/2021).
Menurutnya, ada masalah kemaritiman di Indonesia. Jika kita berbicara soal maritim,maka bukan hanya bicara pertahanan dan keamanan saja.
“Negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya. Ada masalah yang dihadapi saat ini, pertama masalah ekonomi dan kedua seoal keamanan,” kata Nono Sampono dalam diskusi betema ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan).
Ia mencontohkan, misalnya Amerika, seperti apa kekuatan maritimnya. Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Australia, tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka.
Di sisi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, dinilainya belum bisa menembus angka 22 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Bayangkan, kita sandingkan dengan negara-negara lain, Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand hampir 40%, Jepang 54%, China negara daratan, benua dia memiliki 48,6% dari pendapatan domestik bruto, padahal ini negara continental, dia bisa kasih makan rakyatnya satu koma miliar,” urai Nono.
Dijelaskan, kontribusi dari aspek kelautan hampir 50%. Karena di laut bukan hanya ada ikan, di dasar laut ada emas, ada tambang ada segala macam, ada jasa kelautan, juga industri kelautan.Bahkan, laut kita ini masih sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain.
“Artinya, kita punya laut tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkan, karena kita mengabaikan angka 22%, itu menggambarkan itu,” jelasnya.
Lanjut Nono Sampono, jika bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka kita harus bicaraa tentang keamanan juga. Pasalnya, itu seperti dua sisi mata uang.
“Kalau hanya satu, kita bicara keamaan tanpa bicara kesejahteraan maka salah. Tidak ada maknanya atau uang ini nggak ada hargaanya. Sejahtera tidak aman juga salah. Jadi, laut itu harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik , yang kedua laut itu harus kita kelola kita, dan ketiga adalah harus kita amankan,” ulasnya.
Sementara itu, pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi mengatakan, kedaulatan di laut itu beda dengan Darat. Karena garisnya tidak terlihat dan gampang dilanggar. Inilah yang menyebabkan konflik dilaut selalu muncul.
“Presiden Jokowi di 2014-2019 pernah menggaungkan Poros Maritim, di mana ada pertahanan maritim. Tetapi, ternyata dari doktrin pertahanannya masih pulau-pulau besar. Kini 2019-2024 seperti hilang atau tidak jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kalau melihat dari konsep pertahanan kita, itu namanya konsep pertahanan pulau pulau besar, sehingga pertahanan kita ditumpukan, menunggu musuh di beberapa pulau besar,seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Sementara di pulau Natina oleh angkatan darat, ini yang disebut secara umum konsep pertahan pulau-pulau besar dan konsep inilah yang sampai hari ini masih di anut.
“Sementara TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara adalah elemen pendukung dari pertahanan kita.Idealnya, dengan bentuk negara kita yang kepulauan, itu musuh dipukul jauh di ujung sana. Sehingga memerlukan angkatan udara, angkatan laut, tapi ini belum masuk dalam konsep pertahanan kita,” jelas nya. ** DL.
