JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Wakil ketua umum DPP Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) Hermawi Taslim menegaskan, bahwa konsolidasi organisasi tidak melulu harus dengan pendekatan formal belaka.
Hal tersebut disampaikan saat mengawali silahturahmi DPP dengan unsur dewan kehormatan dan dewan panesehat, di Privat room Aljazeerah Signature Restaurant , Jakarta, Rabu (4/11/2020).
“Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) akan lebih banyak membangun pendekatan kekeluargaan dengan prinsip persaudaraan terhadap seluruh unsur organisasi,” kata Hermawi Taslim.
Adapun, silahturahmi tersebut diisi dengan brain storming dalam membangun postur Peradi Pergerakan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Anggot Dewan Penasehat Prof. DR. Yohanes Usfunan menggaris bawahi , betapa pentingnya pola komunikasi yang terbuka dan multi arah diantara sesama keluarga besar exponen Peradi Pergerakan.
Menurut Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali itu berjanji, akan senantiasa meluangkan waktu untuk mendampingi dan mengayomi para pengurus agar tetap searah dengan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam AD & ART Peradi Pergerakan.
Sementara itu, Kketua Dewan Kehormatan Peradi Pergerakan DR. Erna Ratnaningsih, SH.LLM, membagi pengalaman nya selama balasan tahun menjadi pengacara publik hingga menjadi ketua YLBHI – Jakarta.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi kejaksaan RI itu, bahwa betapa pentingnya konsistensi dan komitmen yang kuat Peradi Pergerakan untuk ambil bagian dalam perwujudan masyarakat yang memiliki keperdulian tinggi terhadap penegakan hukum.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Imran Mahfudi dari unsur wakil ketua umum, Ny.Alwiyah Ahmad dari unsur wakil sekjend dan Prasetyo Utomo dari unsur wakil bendahara serta seluruh staf sekretariat yg sehari2 merupakan suporting sistim dari DPP Peradi Pergerakan.
Peradi Pergerakan dideklarasikan pada 18 September 2020 yang dikoordinir oleh advokat senior Sugeng Teguh Santoso di Bogor,Jawa Barat.
Organisasi Advokat (OA) Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan). Adapun, Komunitas yang dinyatakan sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah Advokat. Dalam konteks ini, advokat harus diterima resmi sejajar dengan penegak hukum lainnya yakni hakim, jaksa dan polisi. Namun, harapan itu masih jauh panggang dari api.
Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan Sugeng Teguh Santoso dalam sambutannya saat deklasi menegaskan, komunitas advokat, komunitas keahlian hukum mandiri,menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum yang independen (independent state organ). ** (Dom).
