PAINAN – Proyek Irigasi Lubuk Buaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mangkrak sejak tahun 2015. Bendung sudah siap, tapi jaringan irigasinya belum dibangun, karena terkendala pembebasan lahan. Kini, salah seorang anggota DPRD Pessel, Novermal, SH, MH dari fraksi PAN menyatakan masyarakat setempat sudah mau lahannya dibebaskan untuk pembangunan jaringan irigasi yang bisa mengairi sawah seluas 3.500 hektar tersebut.
“Karena tidak ada kepastian kapan akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V), maka saya laporkan langsung kepada bapak Presiden Joko Widodo,” tegas Novermal, Wakil Ketua Fraksi DPRD Pessel itu kepada wartawan di Painan, Senin (24/7/2023).
Menurut Novermal kalau proyek ini tuntas, 3.500 hektar sawah di kawasan Air Haji dan Punggasan bisa ditanami padi dua kali setahun, namun karena alasan terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ini menjadi mangkrak sampai saat ini.
“Saya sudah bertemu dengan Camat dan seluruh Walinagari (kepala desa-red), serta tokoh masyarakat setempat, mereka siap membantu proses pembebasan lahannya, dan pada prinsipnya, masyarakat pemilik lahan sudah bersedia lahannya dibebaskan untuk penyelesaian proyek tersebut,” tegasnya lagi.
Masalah perhitungan nilai ganti untung, dikatakan dia, mesti dilakukan oleh tim appraisal, yaitu tim independen dan profesional, masyarakat pemilik tanah dengan senang hati akan menyerahkan tanahnya untuk penyelesaian proyek tersebut, karena nilai ganti untungnya dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak, harga pasar dan nilai keekonomian lahan tersebut.
Ditambahkanya, dia sudah bertemu langsung dengan Kepala BWSS V, Dian Kamila akhir tahun 2020, dan dikatakan proyek tersebut akan dilanjutkan lagi di tahun 2023, yaitu dengan kegiatan pembebasan lahan untuk jaringan irigasi di bagian kiri aliran sungai untuk kawasan Air Haji, serta rehab dan pembangunan jaringan irigasi bagian kanan aliran sungai untuk kawasan Punggasan. “Nyatanya, apa yang dijanjikan tersebut, tidak ada realisasinya,” ujarnya.
Kata dia, dirinya juga sudah mengkomunikasikannya langsung kepada Kepala BWSS V yang baru, Mochammad Dian Al-Ma’ruf. Katanya, untuk program tahun anggaran 2024, Proyek Irigasi Lubuk Buaya yang mangkrak tersebut belum masuk list perioritas untuk dikerjakan.
Sebelumnya, tambahkan Novermal, Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade yang pindah tugas sementara waktu ke Komisi V DPR RI akhir tahun 2022 lalu, juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dan Pemkab Pessel terkait mangkraknya proyek ini langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono waktu rapat dengar pendapat di gedung DPR RI.
Karena tidak ada kejelasan itulah, lanjut Novermal, dia melaporkan langsung persoalan proyek penunjang program ketahanan pangan nasional yang mangkrak tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Semoga persoalan proyek irigasi yang mangkrak ini jadi perhatian bapak Presiden, dan dimasukan ke list perioritas pengananan di tahun anggaran 2024, dan Kami di DPRD dan jajaran Pemkab Pessel akan membantu proses pembebasan lahannya, termasuk kelancaran pengerjaan pisik proyek nantinya,” pungkas Novermal. (Agusmardi)
