• REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Relasi Publik DKI
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
Relasi Publik DKI
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka, Ini Alasannya

15 Juli 2021
Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka, Ini Alasannya

Ketua MPR RI,Bambang Soesatyo

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Hasil survei Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan, mayoritas orang tua murid menyetujui untuk dimulainya sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang akan digelar mulai 12 Juli 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan penghargaan yang luar biasa atas hasil survei tersebut. Namun ia tetap meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk tetap menunda pembukaan sekolah tatap muka, sekali pun daerah tersebut berada di zona hijau atau minim penyebaran Covid-19.

Berita Lainnya

Owner PT. Indah Logistik Cargo, Wakafkan Saham Perusahaan untuk Anak Yatim

Ketika Hj.Rizayati Merawat tradisi “meugang” Jelang Puasa Ramadan di Kota Juang Bireuen

Cegah Abrasi Untuk Ciptakan Alternatif Wisata Baru, Sinergi Foundation Tanam Cemara di Pesisir Pantai Bomo

“Mengingat kesehatan para siswa/i merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan. Terlebih, saat ini varian covid-19 semakin terus berkembang dan memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya,” kata Bamsoet di Jakarta, Selasa pekan ini.

Untuk itu, kata Bamsoet, demikian ia disapa, agar Pemerintah pusat memberikan kewewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan izin pembukaan sekolah tatap muka. Hal demikian untuk memastikan bahwa daerah berada di zona hijau Covid-19. Selain itu, tersedianya fasilitas pendukung protokol kesehatan di sekolah yang memadai, dan guru-guru yang mengajar secara tatap muka wajib telah mengikuti program vaksinasi serta melakukan tes Covid-19 secara berkala.

“Kepada masyarakat, khususnya kepada orangtua dan guru, agar dapat membimbing dan memberikan arahan kepada anak atau murid untuk memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan/prokes di lingkungan sekolah dan ketika berada di luar rumah, dikarenakan tingginya bahaya penularan/penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua MPR juga meminta pemerintah bersama guru menemukan inovasi baru untuk kurikulum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

“Tujuannya, agar PJJ dapat lebih dioptimalkan dan tidak memberikan beban tugas-tugas yang terlalu berat kepada murid. Namun memastikan murid tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan metode-metode kreatif dan mudah memahami materi yang disampaikan,” imbuh Ketua MPR bambang Soesatyo. ** DL.

ShareTweetSend
Previous Post

Partai Pinter Miliki Program Nyata, Menjadi Faktor Rampungnya Pembentukan Kepengurusan di Daerah

Next Post

Hari ini, DPR RI Menggelar Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2020-2021

Discussion about this post

  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Perwakilan Jabodetabek

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK

No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK