• REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Relasi Publik DKI
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang
No Result
View All Result
Relasi Publik DKI
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Pengamat Ini Sebut, Indonesia Negara Maritim,Namun Hasil Laut masih Dibawah 22 % dari PDB

28 September 2021
Pengamat Ini Sebut, Indonesia Negara Maritim,Namun Hasil Laut masih Dibawah 22 % dari PDB

Nono Sampono dan Rusdi (domi lewuk)

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Wakil Ketua DPD RI, Letnan Jenderal TNI Mar Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si menegaskan, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Ia pun mengutip pernyataan Bung Karno, bahwa Indonesia adalah bentangan laut yang ditaburi 17.500 pulau-pulau besar dan kecil. Jika dipetakan, dibanding Eropa, zona waktu Indonesia, lebih panjang 3 kali. Bila terbang dari Sabang sampai Papua, memakan waktu 7,5 jam.

“Meskipun pertahanan kelautan kita masih lemah, namunIndonesia harus bisa menguasai, mengelola dan mengamankan lautnya. SeBagai negara Maritim terbesar dunia, sayangnya Indonesia belum bisa menembus angka 22% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari hasil lautnya.Ini baru dari segi ekonomi saja,” paparnya dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema “Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI” di Media Center Parlemen,Senayan,Senin (27/9/2021).

Berita Lainnya

BEM SI Gelar Aksi Nasional , Empat Tuntutan untuk DPR dan 6 untuk Presiden Jokowi

Legislator , Yan Permenas Mandenas Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

Pesan dan Harapan Anggota BKSAP DPR Dyah Roro Esti dalam IPU ke-144 di Bali

Lanjutnya, Laut kita harus dikelola untuk kepentingan nasional. Semua harus kita amankan, persoalan di laut harus kita kuasai lewat jalur hukum atau secara fisik. Jika kita diam-diam saja, akan menjadi masalah kedepannya. Kepentingan nasional kita dilaut masih banyak, bukan hanya ikan saja. Tetapi ada kepentingan politik, misalnya kedaulatan, teritorial dan kewilayahan.

“Adapun, satu hal yang harus kita atasi, yakni laut kita masih dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain. Artinya, kita punya laut, tetapi orang lain yang lebih banyak memanfaatkan. Karena kita mengabaikan laut milik kita itu,” ujar tokoh militer Indonesia yang juga mantan Kepala Basarnas Indonesia itu.

Berbicara masalah kemaritiman, kata pria asal Maluku ini, kondisi Alutsista Indonesia tidak memadai. Disatu sisi, kekuatan Angkatan Darat Indonesia, relatif cukup memadai. Tetapi Angkatan Laut dan Angkatan Udara, kondisi ya sangat lemah.

”Betul, kita tidak ingin menyerang negara lain.Tetapi kondisi wilayah kita yang begitu luas mengharuskan ada komponen yang digelar secara statis, kewilayahan. Seperti Kodam, Armada dan pemukul strategis, Kostrad, Marinir,” ujar dia.

Sementara itu, pembicara lainnya, Siswanto Rusdi menyatakan, kedaulatan di laut tidak mudah,terutama di laut lepas dari laut teritorial kita. Oleh karena itu, daripada ber konflik terus, ribut dengan batas laut yang gak jelas selain di peta. Ada baiknya kita mendekati konflik dengan bekerjasama.

“Supaya tidak terjadi gesekan di laut, seperti di laut China Selatan saat ini. Dimana gesekan tinggi, memungkinkan perang terbuka, yang pasti akan melibatkan kekuatan besar dunia. China akan berhadapan dengan  Amerika bersama sekutu nya. Kerjasama kemaritiman dengan negara lain adalah solusi terbaik untuk menghindari konflik,” tutupnya. ** DL.

 

ShareTweetSend
Previous Post

PBB Dukung Ketua DPD RI,Perjuangkan Amandemen ke-Konstitusi

Next Post

Dirut BAKTI: Mitra KSO Kelola Layanan Seluler 4G di 9.113 Desa Wilayah 3T

Discussion about this post

  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Perwakilan Jabodetabek

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK

No Result
View All Result
  • HOME
  • Berita Utama
  • Human Interest
  • Legislatif
  • Opini
  • Kriminal
  • Politk
  • Pariwara
  • Jabodetabek
    • Jakarta
    • Jakarta Barat
    • Jakarta Selatan
    • Jakarta Utara
    • Jakarta Timur
    • Bekasi
    • Bogor
    • Depok
    • Tangerang

© 2020 PT MEDIA RELASI PUBLIK