Oleh: Ahman Nurdin Anggota Dewan Pakar DPP PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lebih dari 20 tahun berdiri. Berdiri sejak 20 April 2002 lalu, PKS telah berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan hadir serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Kemudian, partai ini juga turut aktif berpartisipasi menjaga kesinambungan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memelihara semangat Proklamasi Kemerdekaan.
Sebagai tempat berlabuh, tentu penulis sudah memantapkan hati dan pilihan seraya mengharapkan ridho Allah SWT untuk bersama PKS mengarungi dunia politik. Sebagai Dewan Pakar di PKS, penulis ingin mencurahkan isi pikiran dan keahlian yang dimiliki untuk kemajuan dan kebaikan bangsa.
Sedari dulu, PKS adalah partai yang konsisten menyampaikan kebenaran dan ketidakadilan. Tidak memandang dimana PKS itu berdiri baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Karena itulah menjadi alasan PKS dari pemilu ke pemilu perolehan suaranya terus meningkat.
Awalnya, sebelum bergabung dengan PKS, saya menilai orientasinya adalah kekuasaan dan kekayaan. Namun, dari berbagai kegiatan yang diikuti sejak bergabung, nyatanya tujuan utama PKS bukanlah itu. Jika orientasinya ialah hal yang bersifat keduniaan semata itu tentu PKS akan bergabung dengan pemerintahan.
Selain itu,jika tujuan utamanya adalah kekayaan atau kekuasaan, sudah barang tentu kader atau anggota partai ini tentu akan berlomba-lomba memperkaya diri sendiri tanpa membela rakyat. Salah satu caranya ialah bergabung dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Akan tetapi, cara itu tidak dilakukan. PKS tetap istiqomah bersama dan membela rakyat.
Dengan kenaikan pemilih yang cukup tajam sebesar 36 persen pada Pemilu 2019 lalu, PKS tentu memiliki daya tawar yang tinggi untuk bergabung ke pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Suara PKS, meningkat sebesar 3.012.459 dari 8.480.204 menjadi 11.493.663 atau sekitar 7 persen suara nasional. Akan tetapi, PKS tetap memilih berada di luar atau oposisi dan bahkan menjadi partai yang kritis, masif, dan bernai dalam mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. PKS pun menjadi satu-satunya partai yang menyatakan sikap tegas untuk tetap berada di jalur oposisi setelah pemilu 2019 selesai. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan teman sekoalisi di Pemilu 2019 yang lambat laun memilih bergabung dalam pemerintahan.
Partai ini sepertinya menyadari betul bahwa komposisi kekuasaan yang gemuk akan mengaburkan pandangan pemerintahan dan akan semakin menguatkan potensi kebijakan yang dihasilkan akan menyengsarakan rakyat khususnya rakyat kecil. Sebagaimana opisisi pada umumnya, PKS bertugas sebagai pengingat atau panasihat bagi pemerintah yang berkuasa apabila terdapat penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Bertalian dengan itu, PKS memahami betul, tanpa adanya opisisi akan membuat sistem pemerintahan demokrasi tidak dapat berkembang secara baik.
Hal ini mengingat bahwa oposisi telah dianggap sebagai manifesto dari demokrasi. Keberadaan oposisi sendiri dapat dikatakan sebagai bagian yang penting dari perjalanan demokrasi itu sendiri. Ketiadaan partai politik yang berjalan di jalur opisisi dalam kehidupan politik Indonesia, maka akan mempersulit terwujudnya pemerintahan yang seimbang dan efektif. Keadaan serupa ini direspon dengan menunjukkan prinsip untuk tetap teguh di jalur oposisi.
Partisipasi serta koreksi yang kerap ditujukan PKS terhadap pemerintah sejatinya adalah sebagai kontrol atas sikap, pandangan, dan kebijakan pemerintah yaikni check and balance. Mekanisme check and balance ini sejatinya juga untuk menghindari pemerintahan menjadi oligarki ataupun oteriter. Oleh sebab itu, tak berlebihan rasanya bila PKS disebut sebagai partai yang menjaga demokrasi mengingat apa yang telah diperbuat PKS adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini.
Dapat dipahami, Ketika memilih oposisi, partai politik akan mengalami berbagai kesulitan dan resiko untuk gagal lolos parlement treshold. Dengan berada di jalur oposisi, partai politik seperti berjalan yang sunyi, tanpa ada akses politik maupun akses ekonomi untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi partai. Meski begitu, PKS bisa melewati semuanya. Pemilih PKS dalam dua periode ini bukannya menurun justru meningkat hingga 36 persen.
Orientasi yang bukan kekuasaan semata,
Ini menjadikan PKS sebagai yang kuat dan solid. Partai ini dapat bertahan di tengah keterbatasan dalam gerbong kekuasaan. Gerak-gerak partai ini dengan mudah di pahami oleh kader. Sehingga tak mengherankan, PKS bisa mandiri meski bekerja dalam kekurangan secara ekonomi atau politik.
PKS selalu diidentikkan dengan partai islam yang selalu berdakwah. Nilai dakwah yang difokuskan partai ini juga menghasilkan sistem kaderisasi dan kultur ideologi yang kuat. Tidak hanya elit, kader di akar rumput pun memahami betul bahwa perannya ialah sebagai alat poliitk atau kendaraan politik untuk menyebarkan kebaikan bagi partai, masyarakat ataupun negara.
Lantas apa yang menjadi nilai yang diperjuangkan PKS dalam berpolitik dan acuan sebagai anggota partai dalam berjuang di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara? Setidaknya ada 6 falsafah dasar perjuangan PKS.
Pertama ialah Islam. PKS menegaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan, dan alam semesta. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang ajarannya bersifat komprehensif, melingkupi dimensi keyakinan, nilai, pedoman hidup dalam berbagai aspek, dan dimensi-dimensi lain yang tercakup dalamnya. Pengejawantahan rahmatan lil alamiin diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam meliputi kasih sayang dan kelemahlembutan, kemoderatan, persatuan dan kebersamaan, budaya ilmu, serta substansi dan objektifikasi.
Kedua adalah Keadilan.Keadilan merupakan kebijakan utama umat manusia yang keberadaannya mutlak diperlukan sepanjang sejarah kemanusiaan. Keadilan adalah sikap dan tindakan proporsional, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas yang merupakan cita-cita dan tuntutan universal umat manusia. Kader PKS diharapkan kader yang menyunjung keadilan. Sebab keadilan menjadi nilai yang selalu didambakan dan sekaligus diperjuangkan kehadirannya oleh seluruh umat manusia, diejawantahkan dalam semua keadaan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.
Ketiga adalah Kebangsaan. PKS menilai wawasan kebangsaan harus dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk mencintai Tanah Airnya dan menjaga kesepakatan leluhur yang diwarisi dari generasi ke generasi.
Sebagai partai berasas Islam rahmatan lil alamin, PKS memiliki paradigma yang berakar dari keyakinan bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan implementasi keimanan seseorang. Wawasan itu berkembang sesuai interaksi dengan kenyataan sosial-politik di Indonesia. Paradigma adalah cara pandang seseorang atau suatu lembaga terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Kebangsaan PKS merupakan cara pandang Partai tentang jati diri dan eksistensinya dalam perjalanan sejarah Indonesia dan peran yang dijalankan demi mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Paradigma itu dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mendorong munculnya nasionalisme, bahkan melalui rahim Islam, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh subur.
Sebagai entitas politik nasional, PKS berjuang dengan misi menjadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bersama entitas politik dan elemen bangsa lainnya, PKS berupaya mewujudkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, PKS mendeklarasikan eksistensinya sebagai partai Islam rahmatan lil alamin yang merangkul semua komponen bangsa dengan latar belakang berbeda, serta memadukan perjuangan dalam menegakan nilai-nilai Islam dan kebangsaan secara struktural dan kultural dalam maknanya yang positif dan obyektif, demi terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Perjuangan secara struktural dilakukan melalui jalur politik, dimana Islam tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan prinsip musyawarah dan amar ma’ruf nahyi munkar, menegakkan keadilan dan menebarkan amal kebajikan, sementara perjuangan secara kultural dilakukan melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya, untuk menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas bangsa, mendorong mobilitas vertikal berbasis meritokrasi dalam berbagai lapangan, baik dalam ranah birokrasi, ekonomi, intelektual, maupun sosial-budaya.
Selanjutnya adalah Kenegaraan. PKS meneguhkan prinsipnya bahwa NKRI merupakan Rahmat Allah yang perlu disyukuri dan dijaga untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. PKS memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil pemikiran para Pendiri Bangsa, dan perjuangan serta pengorbanan seluruh komponen bangsa. Kesepakatan Pendiri Bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tentang dasar negara (Pancasila) dan tujuan hidup bernegara perlu terus dijaga.
Terakhir adalah kesejahteraan. Memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita nasional yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS menegaskan, perjuangan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan hidup dan kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tugas memakmurkan bumi tersebut untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, adalah tugas mulia, tugas suci, tugas kenabian dan kerasulan, tugas membangun peradaban, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, tugas kepemimpinan dunia yang atas tugas itu Allah menciptakan manusia di atas permukaan bumi.
