JAKARTA, RELASI PUBLIK – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu, (24/1/2024).
Kedatangan Anies ke Kantor Kepatihan adalah untuk bersilaturahmi sekaligus meminta restu terkait pencapresannya.
“Saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai,” kata Anies seusai bertemu Sultan selama hampir 2 jam.
Anies mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya berdiskusi tentang berbagai hal dengan Sultan HB X yang juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta. Salah satu yang didiskusikan adalah kondisi Yogyakarta sebagai tempat bertemunya berbagai unsur masyarakat yang beragam.
”Kami sendiri merasakan betul, Yogyakarta ini sebagai sebuah melting pot yang menjaga kebhinekaan menjadi satu kesatuan dan menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan Ngarsa Dalem (Sultan HB X),” ujar Anies.
Anies menambahkan, sebagai orang yang tumbuh besar di Yogyakarta, dirinya juga mendapat inspirasi dari kepemimpinan mendiang Sultan HB IX yang kemudian diteruskan oleh Sultan HB X. Menurut Anies, dua tokoh itu mempraktikkan model kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan, tetapi tegas dan berani.
”Dari mulai Sultan Hamengku Buwono IX yang diteruskan Ngarsa Dalem Sultan Hamengku Buwono X, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, stabil, mengayomi, tetapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabil,” tutur Anies.
Dewan Pakar PKS menyebut keistimewaan DIY harus dihormati dan dijaga. Menurut Ahman keistimewaan DIY merupakan bagian penting dari Indonesia.
Sebab, setelah masa kemerdekaan, Sri Sultan HB IX sebagai Raja Keraton Yogyakarta memberikan banyak bantuan kepada Pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka.
Ahman juga menyinggung tentang keberagaman yang dimiliki oleh Yogyakarta harus dijaga. Masyarakat yang tinggal di Jogja sangat beragam dari berbagai latar belakang suku, agama, daerah, dan golongan.
Menurut Ahman, keberagaman agama dan budaya di DIY menjadi konsep dasar pembangunan kebudayaan guna mendukung NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945, dan Pancasila. Sementara nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya yogyakarta, nilai-nilai kesukuan, dan nilai-nilai universal itu menjadi sebuah pondasi dari konsep dasar pembangunan kebudayaan di DIY dan Indonesia.
“Jangan sampai peninggalan budaya oleh leluhur ini menjadi media untuk saling beda pendapat, Nilai-nilai yang ada di DIY inilah yang perlu kita jaga dalam mewujudkan keharmonisan,” tutupnya.
