JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Ema Umiyyatul Chusnah menegaskan, bahwa rencana impor beras yang akan dilalukan pemerintah tidak tepat. Hal itu, karena memang kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Apalagi bulan Maret – April adalah musim panen raya di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami juga membantah klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut impor beras tidak akan menjatuhkan harga gabah. Karena kenyataannya berbeda dengan di lapangan. Hanya dengan wacana impor beras saja harga gabah di petani sudah jatuh di angka Rp 3.500 per kilogram bahkan ada yang lebih rendah,” kata Ema kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya, bahwa berdasarkan data Perum Bulog, hingga 14 Maret 2021, di Gudang Bulog masih tersimpan 883.585 ton beras yang terdiri 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
“Nah, dari jumlah stok CBP itu ada 106.642 ton beras hasil impor 2018 yang telah mengalami penurunan mutu, sehingga harus dicampur (oplos) dengan beras baru agar bisa dikonsumsi. Pada 2018 Bulog mengimpor 1.785.450 ton yang sebagian masih tersisa saat ini dan ini membuktikan bahwa selama ini impor beras memang tidak sesuai dengan data kebutuhan dalam negeri. Beras yang masih ada saat ini perlu segera disalurkan ke pasar dan masyarakat agar jumlah beras yang mengalami penurunan mutu tidak bertambah banyak,” tegas Ema yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan itu.
Lanjutnya, bahwa rencana Impor di tengah stok yang masih melimpah itu menunjukkan buruknya tata perencanaan dan kelola pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan mengenai perberasan. Data Kementerian Perdagangan berbeda dengan data Dirjen Tanaman Pangan dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian pertanian yang menyebut produksi dalam negeri masih mencukupi kebutuhan.
“Kami meminta sebaiknya pemerintah membuka data ke publik mengenai stok beras dan jumlah kebutuhan nasional, apakah impor dibutuhkan atau tidak. Sehingga publik dapat menilai dan pemerintah transparan dalam mengambil kebijakan,” tegas nya. ** (dommy).
