JAKARTA, RELASI PUBLIK – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bicara soal pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Menurut Anies, pengelolaannya tak boleh menggunakan ideologi ekonomi yang tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pernyataan itu disampaikan Anies dalam acara Sarasehan DPD RI Bersama Capres 2024 yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (2/2/2024).
Anies mengatakan, sering memberi peringatan kepada anak-anak muda Indonesia yang dikirim sekolah keluar dan kembali mengabdi ke tanah air.
“Saya sering mengingatkan, tolong jangan pulang ke Indonesia menggunakan ideologi pikiran ekonomi yang tidak sejalan dengan konstitusi kita. Bawa itu sebagai pegangan,” kata Anies.
Hal tersebut, kata Anies, karena rujukan pertama dan terutama adalah UUD 1945. Dia berujar penting bagi semua yang berada di dalam birokrasi dan pemerintahan untuk mengingat konstitusi.
Anies mencontohkan amanat konstitusi soal pengelolaan sumber daya alam. Dia menyampaikan, UUD 1945 pasal 33 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Anies pun menyatakan Indonesia memiliki prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bisa jadi berbeda dengan negara-negara lain.
“Di mana korporasi diharuskan menaati konstitusi,” ujar dia.
Menurut Anies saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya.
“Nah, yang sering terjadi terbalik, kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Harusnya ini landasan konstitusinya semua korporasi harus ikut,” kata Anies.
Dia menyebutkan, setidaknya ada enam prinsip untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia. Menurut Anies, enam hal ini harus terpenuhi saat akan mengambil kebijakan terkain pengelolaan sumber daya alam.
Pertama, kata Anies, adalah peningkatan pendapatan negara dan devisa. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, pendapatan masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan.
“Kemudian keempat membuka lapangan pekerjaan untuk siapa, utamanya yang berada di daerah itu merasakan, lima ada transfer teknologi, keenam ada perlindungan kepada lingkungan hidup,” ujarnya.
Senada dengan itu Dewan Pakar PKS Ahman Nurdin mengatakan, seluruh sumber daya alam dan kekayaan bangsa ini harus dikuasai sepenuhnya oleh rakyat untuk kepentingan kesejahteraan.
“Kita ini merupakan negara yang kaya raya, seluruh SDA ada di Indonesia mulai dari hasil bumi seperti minyak bumi, emas dan nikel serta hasil perkebunan dan pertanian, namun sayangnya masih banyak rakyat yang menderita kemiskinan padahal kita hidup di negara yang kaya ini,” kata Ahman.
Ahman menilai, ketegasan pemimpin negara penting untuk mengatasi masalah ini, bukan hanya mengobral kekayaan bangsa ini kepada negara lain melainkan digunakan sepenuhnya untuk rakyat.
“Seharusnya pemimpin bangsa ini tegas dan tidak mengobral kekayaan bangsa ini kepada negara lain, lebih baik digunakan sepenuhnya untuk rakyat,” tambahnya.
Oleh sebab itu, menurut Ahman, rakyat harus segera memilih langkah perubahan agar apa yang menjadi harapan untuk kesehahteraan bangsa ini dapat terwujud melalui pengelolaan SDA.
Ahman menilai, langkah perubahan tentang pengelolaan SDA yang telah dipaparkan Anies Baswedan merupakan wujud kepedulian sosok pemimpin bangsa yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui aset SDA yang dimiliki negara.
Untuk itu Ahman mengajak masyarakat yang ingin mengambil langkah perubahan agar memilih pasangan Capres-Cawapres no urut 1 pada tanggal 14 Februari mendatang dan partai pengusungnya.
“Strategi Anies dalam mengelola kekayaan bangsa merupakan langkah untuk menyelamatkan bangsa inj dari kemiskinan, untuk itu mari kita bersama-sama ke TPS untuk mengambil langkah perubahan bersama calon presiden nomor urut 1 AniesBaswedan – Muhaimin Iskandar,” tutupnya
Acara Sarasehan yang mengangkat tema ‘Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketenagakerjaan’ itu turut dihadiri oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti serta moderator Prof Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga dan diikuti oleh panelis dari perwakilan komite I hingga IV DPD RI.
