Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Jabodetabek

Tolak Impor Beras, DPP CMMI Minta Presiden Jokowi “Pecat”Menteri yang Tak Pro Rakyat

406
×

Tolak Impor Beras, DPP CMMI Minta Presiden Jokowi “Pecat”Menteri yang Tak Pro Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anhar Tanjung, Ketua Umum DPP Cendiakiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI). Foto: Dok/Ist
banner 325x300

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini, kebijakan impor beras 1 juta ton di 2021 tidak bakal menghancur harga gabah di tingkat petani (Kompas.com,5/3/2021). Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

“(Impor) ini bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya,”kata Lutfi, 15 Maret 2021.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI)  Anhar Tanjung merespon terkait rencana Pemerintah ingin Impor beras 1 ton.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah terkait kebijakan impor bahwa Rakyat kecil selalu menjadi korban atas kebijakan tersebut, petani selalu menjadi korban ketika pemerintah melakukan kebijakan impor, kenapa?, karena biaya produksi petani, mulai dari pupuk perawatan dll sampai masa panen tidak sesuai dengan hasil nya. ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak peduli kepada nasib rakyat kecil.

Anhar Tanjung menilai “PENYAKIT” kebijakan impor ini harus dihentikan oleh Presiden Jokowi karena apa yang dilakukan para pembantu nya bisa menjadi citra buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi. Dalam hal ini nasib petani tidak dilindungi atas kebijakan tersebut.

“Kami menduga Menteri Perdagangan terkesan bermain dalam proses masuknya ragam jenis pangan impor ada komisi yang dapat diperoleh para pejabat yang berperan dalam usaha impor yang dilakukan. Kendati ada resiko bagi mereka yang sesungguhnya paham bahwa impor itu akan merusak dan sekaligus membunuh para petani Indonesia,” kata Anhar Tanjung, dalam keterangan tertulis di Jakarta, kamis (18/3/2021).

“Bapak Prabowo dan Bapak Moeldoko selalu mengaku sebagai pimpinan HKTI, tetapi mereka tidak pernah hadir disaat petani mengalami kesulitan,” sebut Anhar.

Dijelaskan, pihaknya berkeyakinan bahwa HKTI hanya dijadikan kendaraan politik saja, bukan untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan para petani Indonesia agar bisa menikmati kesejahteraan yang berkeadilan.

“Kami berhadap Bapak Prabowo dan Bapak Moeldoko sebagai pengurus teras organisadi para petani di negeri ini (HKTI) agar mendengarkan jeritan hati para petani, Jadi kesulitan kaum petani sekedar untuk bertahan hidup saat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, kami kepengen dengar suara lantangnya Bapak Prabowo dan Bapak Moeldoko beliau berdua tokoh besar HKTI ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anhar Tanjung meminta, Presiden Jokowi harus bersikap tegas kepada para menterinya terutama menteri Perdagangan dan Menko.

“Bila Perlu Bapak Jokowi harus memecat kepada menteri yang tidak pro dengan rakyat kecil dan membangkang kepada perintah Presiden,” tegasnya. ** (rils).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *