Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Legislatif

Pemerintah Diminta Perhatikan Saran Organisasi,Soal Vaksinasi Covid-19

29
×

Pemerintah Diminta Perhatikan Saran Organisasi,Soal Vaksinasi Covid-19

Sebarkan artikel ini
Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A (dom/kd)
banner 325x300

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM– Pemerintah diminta untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini. Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat.

Bahwasannya, mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat. 

“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti”, kata Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A,  dalam keterangan tertulis diterima awak media di Parlemen senayan Jakarta, hari ini.

Lanjut nya, bahwa sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain.

Ia mencontohkan, di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech.

Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya “insiden merugikan” yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan “peristiwa signifikan secara klinis” lainnya.

“Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia, “ ujar Saleh yang juga Plh. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI  asal daerah pemilihan Sumatra Utara II ini.

Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil, lanjut anggota Komisi IX ini , sangat serius, walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan.

Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan, tukasnya.

Masih, kata Wakil Ketua Mahkamah Dewan DPR ini , kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak.

“Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya”.tutup Saleh Partaonan Daulay . ** (dom). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *