JAKARTARELASIPUBLIK.COM-Berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020, total utang yang dimiliki PLN telah mencapai Rp 694,7 triliun. Dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp 157,7 triliun dan utang jangka panjang Rp 537 triliun.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Mulan Jamila pun mempertanyakan posisi hutang yang kian membengka ini.
“Jadi, dengan kondisi keuangan seperti itu, tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat,” kata Mulan Jamile dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN (persero) Zulkifli Zaini beserta jajaran di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen,Senayan,Jakarta Selasa (25/8/2020).
Lanjutnya, bahwa utang tersebut digunakan PT PLN (persero) untuk membiayai proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).
Sebab,dengan adanya utang tersebut, Mulan mempertanyakan komitmen PT PLN (persero) dalam menyediakan listrik bagi masyarakat, tanpa ada kenaikan tarif listrik.
“Dengan kondisi seperti ini apakah bisa PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan listrik tarif listrik kepada masyarakat. Lantas langkah apa yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi dan membayar utang,” ujarnya bertanya.
Merespon pertanyaan itu, Dirut PT PLN (persero) Zulkifli meyakini bahwa pihaknya akan menjaga kondisi keuangan BUMN yang dipimpinnya dengan baik.
Salah satu poin kesimpulan dari RDP ini adalah Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021. ** (DSL).
Discussion about this post