Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Legislatif

Saran Komisi I DPR kepada RRI Soal Iklan Layanan Masyarakat di Pilkada 2020

37
×

Saran Komisi I DPR kepada RRI Soal Iklan Layanan Masyarakat di Pilkada 2020

Sebarkan artikel ini
Willy Aditya, Anggota Komisi I DPR RI (KD).
banner 325x300

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya S.Fil., MDM, mengatakan, peran radio dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dan tahapan protokol kesehatan dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini sangatlah penting. Hal itu dimaksudkan supaya para kandidat Pilkada serentak dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar sebisa mungkin bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk melakukan kampanye secara virtual.

“Kami (Komisi I DPR RI) sudah melakukan diskusi dan dialog dengan RRI, tentunya ini harus ada kerja sama dengan jaringan demokrasi, misalnya Fisipol UGM, KPU dan Bawaslu yang mana untuk men-develop sebuah format (sosialisasi Pilkada) yang lebih up to date,” kata nya dalam sebuah kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Yogyakarta senin yang lalu.

RRI diharapkan dapat memberikan informasi menambah wawasan dan edukasi ke masyarakat yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada Tanah Air melalui iklan layanan masyarakat.

“Kita dengar ada iklan layanan masyarakat, lebih baik ini berisi apa yang telah RRI lakukan, kemudian mensosialisasikan siapa kandidat (Pilkada) per wilayah, dan seperti apa proses pemberitaannya,”imbuh nya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI itu menjelaskan, bahwa kehadiran iklan layanan masyarakat tersebut agar hak konstitusi warga negara tidak hilang, sehingga proses demokrasi bisa terjamin.

“Kami mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan RRI dan layanan iklan masyarakat ini patut dicontoh daerah-daerah lain. Adapun masukan lain dari kami terhadap LPP RRI agar tetap independen, netral dan berpihak kepada publik,” tutup pria Solok, Sumatra Barat, 12 April 1978 itu. ** (Team).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *