Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Legislatif

Selamatkan Nagekeo dari Kehancurkan, Padma dan Kompak Indonesia Serukan Ini

82
×

Selamatkan Nagekeo dari Kehancurkan, Padma dan Kompak Indonesia Serukan Ini

Sebarkan artikel ini
Kantor Bupati Nagekeo-NTT (dok/ist)
banner 325x300

JAKARTA,RELASIPUBLIK.COM-Bos Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Advokasi.untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) Gabriel Goa menyoroti persoalan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Negekeo, Flores-NTT.

“Pemda setempat sedang mendapat sorotan dari publik terkait lima hal di antaranya gedung DPRD disebut tidak dapat digunakan karena bermasalah soal lahan. Persoalan lain adalah tarik menarik proyek nasional Pembangunan Waduk Lambo, masalah korupsi, masalah.Human Trafficking hingga mangkirnya Anggota DPRD Nagekeo untuk melakukan fungsi legislasi,pengawasan dan budgeting,” kata Gabriel dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Sdabtu (17/4/2021).

Terpanggil untuk selamatkan Nagekeo dari kehancuran,maka kami dari Lembaga.Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi.untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan Kompak Indonesia ( Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, mendesak Pemkab dan DPRD Nagekeo segera menyelesaikan masalah Gedung DPRD dengan mencari solusi bersama Tuan Tanah.dari Suku Lape.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo-NTT (Istimewa)

Kedua,Pemkab dan DPRD Nagekeo segera melakukan pendekatan.dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan Proyek Waduk Lambo agar.segera dibangun.

Ketiga,Pemkab Nagekeo bisa bekerjasama dengan KPK RI.untuk melakukan pencegahan korupsi.di Nagekeo.

Keempat,Pemkab Nagekeo segera bekerjasama.dengan pihak Kemnaker dan BP2MI serta pihak swasta membangun BLK PMI(Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA(Layanan Terpadu Satu Atap) di Mbai untuk pencegahan Human Trafficking dan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

“Kelima,mendesak Parpol untuk menindak tegas.Anggota.DPRD yang tidak melakukan fungsinya.sebagai wakil rakyat dan mencopot mereka melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) serta tidak membayar gaji mereka,” tegas nya. ** (rls).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *